Dari Sidang Paripurna DPRD, Tanah Datar Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut
JURNAL SUMBAR | Batusangkar – 15 Mei 2020, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyerahkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun anggaran 2019 dengan hasilnya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian ) merupakan WTP ke-9 kali, dan delapan kali berturut-turut.
Hal itu disampaikan wabup H Zuldafri Darma,S.H
dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat pertama sesi I yang dilaksanakan, Selasa (1/7/20) di ruangan sidang DPRD, gedung DPRD Tanah Datar, Pagaruyung.
Seterusnya dari pos-pos laporan keuangan yang disampaikan wabup, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.339.707.228.547,89 dari target Rp1.401.730.903.970,96(95,58 persen). Pendapatan Daerah bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang ditargetkan Rp146.786.503.810,96 dengan realisasi Rp129.785.828.001,89(88,42 persen).
Pendapatan Transfer ditargetkan Rp1.202.180.158.160,00 dengan realisasi Rp1.157.151.619.891,00 (96,25 persen), dan Lain-lain Pendapatan yang sah dengan target Rp52.764.242.000,00, terealisasi Rp52.769.780.655,00 (100,01 persen).
Sedangkan realisasi kontribusi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terhadap pendapatan APBD Tanah Datar, maka hal tersebut menunjukkan masih besarnya ketergantungan pendanaan pembangunan daerah dari Pemerintah Pusat.
Belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp1.275.456.206.915,65 terealisasi sebesar Rp1.148.395.806.322,50 (90,04 persen) yang terserap pada belanja operasional seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, bantuan sosial, belanja modal dan belanja tak terduga.
Transfer daerah yang ditargetkan sebesar Rp205.183.121.162,12 terealisasi Rp201.967.063.168,50( 98,43 persen) terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan berupa bagi hasil pajak daerah dan pendapatan lainnya dengan target Rp5.208.019.341,62 dengan realisasi Rp3.303.704.972,00(63,43 persen). Dan transfer bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya, kepada nagari dan bantuan bersifat khusus dengan target Rp199.975.101.820,50, terealisasi Rp198.633.358.196,50(99,34 persen).
Dan pembiayaan merupakan Silpa tahun 2018 sebesar Rp79.108.424.106,81 dan terealisasi 100 persen. Untuk penyertaan modal (investasi) sebesar Rp200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp195.370.000,00(97,69 persen).
Sikatakan Wabup, jika tahun anggaran 2019 terdapat defisit sebesar Rp10.655.640.943,11 ditambah pembiayaan netto Rp78.913.054.106,81 didapat Silpa tahun 2019 sebesar Rp68.257.413.163,70.
Sidang Paripurna DPRD Penjelasan Bupati tentang Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD tahun 2019 bakal dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat pertama sesi II , Jum’at( 3/7/20).
Sidang Paripurna DPRD langsung dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Anton Yondra, Wakil Ketua Saidani, dan
diikuti 26 Anggota dari 35 Anggota DPRD Tanah Datar serta Forkompinda, Sekretaris Daerah Irwandi Dt Maruhun Sati, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, para Kabag, dan undangan lain- habede.
