Di Sidang Tahunan MPR dan DPR-DPD, Anggota DPRD Sijunjung Banyak Datang Terlambat

Sempat Banyak Kursi Kosong dan Listrik Sempat Pudur

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Ironis, tak jelas apa masalahnya. Di sidang dengar pidato kenegaraan sidang Tahunan MPR dan DPR-DPD, ternyata banyak anggota DPRD Sijunjung, Sumatera Barat datang terlambat bahkan ada yang tak hadir.

Sidang dengar pidato kenagaraan itu dipimpin Ketua DPRD Sijunjung, Bambang Surya Irwan didampingi Wakil Ketua Bakri dan Syofyan. Dalam sidang paripurna itu juga dihadiri Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, Sekdakab Zefnihan, dan sejumlah pimpinan OPD.

Dari pantauan Jurnalsumbar.Com, disaat sidang paripurna banyak kursi kosong. Bahkan ketika sidang berlangsung (untungnya pidato presiden selesai-red) pijar sempat pudur. Tak heran bagian sekretariat dewan pun sempat “bakalebuik”.

Setelah hampir sidang usai, barulah sejumlah anggota dewan itu hadir ditengah sidang. Menurut sumber di sekretariat DPRD, ketidak hadiran anggota dewan itu ada alasan “halangan nan ompek” dan ada tanpa kabar bahkan ada dalam proses menjadi tersangka.

Dalam sidang tahunan MPR dan DPR-DPD itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penegakan nilai-nilai demokrasi tidak bisa ditawar. Demokrasi di Indonesia, kata Jokowi, harus berjalan dengan baik.

“Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia,” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (13/8/2020).

Jokowi mengatakan, agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan meskipun pandemi virus Corona (COVID-19) masih berlangsung. Pilkada 2020, kata dia, harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan,” ujarnya.

Jokowi menuturkan nilai-nilai luhur Pancasila juga tidak bisa dipertukarkan dengan apapun. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional.

“Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya,” ujarnya.

“Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi,” sambung Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, ideologi dan nilai luhur bangsa juga tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Menurutnya, kemajuan ekonomi membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat.

“Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan, kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa,” ujarnya.

Jokowi juga menegaskan pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tuturnya. ius/detiknews