3.828 ASN Sijunjung Berharap TPP, Ini Penjelasan Sekdakab Zefnihan

Bupati Sijunjung saat ambil apel pagi dihadapan ASN

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Sebanyak 3.828 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung, Sumatera Barat berharap tambahan penghasilan pegawai (TPP) Januari-Maret 2021 segera cair.

Harapan itu disampaikan sejumlah ASN pada Jurnalsumbar.Com belum lama ini. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Sijunjung, Drs. H. Syukri,MM yang dihubungi Jurnalsumbar.Com, mengakui ada 3.828 ASN yang ada dilingkup Pemkab Sijunjung.

Dijelaskan Syukri, dari 3.828 ASN itu, terdiri dari, eselon IIA satu orang, eselon IIB 27 orang, eselon IIIA 44 orang, eselon IIIB 82 orang, eselon IVA 349 orang, eselon IV 46 irang, fubgsional tertentu (guru dan tenaga kesehatan dan lainnya) sebanyak 2.290 orang dan fungsional umum 989 orang. Sedangkan CPNS jumlahnya 151 orang.

“Rencana awal, anggaran TPP itu berjumlah Rp57 miliar, apakah terjadi pemangkasan kita juga tidak tahu, karena masalah TPP sudah dalam proses evaluasi oleh pemerintah provinsi,”ucap Syukri.

Menanggapai hal tersebut, Sekdakab Sijunjung, Zefnihan, S.STP, MSi yang juga Ketua Tim TPP, mengatakan, bahwa TPP dapat diberikan jika kinerja ASN itu baik dan berkinerja bagus.

“Namun jika terjadi keuangan kolep, maka bukan tak mungkin TPP pun terpangkas. Itu bisa saja terjadi. Bahkan dibeberapa daerah lain sudah ada TPP yang dipangkas dan itu disebabkan Dana Alokasi Khusus (DAU) nya dipotongn,”tandas Sekdakab.

Lain halnya dengan Pemkab Sijunjung. Sejauh ini kondisi keuangan Sijunjung masih aman-aman saja. “Untuk situasi keuangan daerah perlu juga disampaikan masih aman dan dalam penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat,”papar Zefnihan selaku Ketua Tim TPP Kabupaten Sijunjung itu.

“Asal kinerja ASN itu baik dan keuangan masih stabil bisa jadi TPP pun diterima nantinya. Untuk itu tunjukanlah kinerja sebagai ASN. TPP diterima sesuai kinerja, jangan hanya bisa menuntut TPP, tapi kinerjanya tidak baik, ayolah kita dukung visi-misi bupati-wakil bupati dan kita sukseskan program pemerintah berkinerja lah dengan loyalitas tinggi,”kata Zefnihan berharap.

Sumber lain yang berhasil dihimpun Jurnalsumbar.Com, meski TPP tergantung kebijakan kepala daerah, tapi hak pegawai juga perlu diperhatikan.

“Namun, jika keuangan daerah kolep, yaa..mau tak mau ASN tak terima TPP dan itu harus disadari juga,”kata sumber yang tak mau disebut jatidirinya itu.

“Kami yo berharap TPP, apo lagi hari ka masuk puaso dan barayo, gaji pun alah tandeh untuk pambayie hutang,”ujar sejumlah ASN.del