Plt Ketua Pordasi Jakarta Cabut SK Pengangkatan Tim Penjaringan dan Penyaringan

JURNAL SUMBAR | Jakarta – Pemilihan Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) terancam batal. Pasalnya, Pelaksana Tugas (PLT) ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta, Lucky Prihatta Sastrawiria membubarkan keberadaan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP), Kamis 24 Juni 2021 malam.

Plt Ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta Lucky Prihatta Sastrawiria menegaskan keberadaan TPP jelang musyawarah provinsi luar biasa (Musprovlub) Pordasi DKI Jakarta untuk menyeleksi calon-calon ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta definitif, bertentangan dengan Pasal 38 Poin 1 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PP Pordasi.

“Pembentukan TPP hanya untuk pemilihan Ketua Umum PP Pordasi,” kata Lucky

Dengan pencabutan dan pembubaran TPP ini memasuki babak baru. Musprovlub Pordasi DKI Jakarta yang direncanakan digelar 6 Juli 2021 batal demi hukum.

Sebelumnya diberitakan, TPP yang diketuai oleh Ahmad Huraira Nurhani dengan sekretaris Robby A.Asshiddiqie serta Audy Tambunan, Herlan Matrusdi dan Andi Supriandi sebagai anggota, memutuskan Aryo Djojohadikusumo sebagai calon tunggal ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta 2021-2023 yang akan tampil di Musprovlub Pordasi DKI Jakarta, 6 Juli mendatang.

TPP tidak mengesahkan pencalonan Dicky Kamsari, satu balon ketua Pordasi DKI Jakarta 2021-2023 lainnya, karena persyaratan pendaftarannya tidak lengkap.

Dicky Kamsari, yang didukung oleh mayoritas anggota Pordasi DKI Jakarta, kemudian mendatangi Lucky Prihatta Sastrawiria untuk mengajukan keberatan mereka.

Lucky Prihatta Sastrawiria ditunjuk sebagai PLT ketua Pordasi DKI Jakarta pada 24 Januari 2021setelah Ketua Alex Asmasoebrata, yang memimpin Pengprov Pordasi DKI Jakarta beberapa periode. Lucky ditugasi mencari figur untuk memimpin melalui Musprovlub.

Berkaitan dengan itu, Lucky membentuk TPP melalui SK nomor 06 tertanggal 8 April 2021. Belakangan, katanya, dia menemukan ada ketidak beresan dari kinerja TPP tersebut. Khususnya dalam rekrutmen TPP dari bakal calon ketua Pordasi DKI Jakarta di sisa kepengurusan periode 2018-2023.

“Saya mencabut SK tersebut karena pada perjalanannya ada kekeliruan dari keputusan pembentukan TPP itu,” ujar Lucky.

Sebelumnya, tokoh berkuda nasional yang pemilik Andalan Stable, Dicky Kamsari, menegaskan penolakannya terhadap keputusan TPP yang tidak meloloskannya untuk menjadi calon ketua Pordasi DKI Jakarta 2021-2023 melalui Musprovlub 6 Juli 2021.

“Saya sudah memenuhi semua tahapan yang ditentukan, tetapi pencalonan saya dijegal melalui berbagai cara. Saya menyanggah berita acara TPP terkait verifikasi calon ketua Pordasi DKI Jakarta,” ujar Dicky Kamsari dalam keterangannya kepada media, Kamis (24/6/2021) sore.

Dalam keputusan TPP, Dicky Kamsari disebutkan tak lolos larena tidak memenuhi kelengkapan secara administrasi. Disebutkan, ada lima item kelengkapan administrasi yang tak dilengkapi Dicky Kamsari. Di antaranya, Dicky masih memimpin Pengprov Pordasi Bali. Juga ada persyaratan secara medis yang tak lengkap.

“Sesungguhnya kedua calon, Aryo dan Dicky sama-sama mampu memimpin Pordasi DKI Jakarta. Dan, keduanya pun sama-sama berpotensi masuk sebagai pengurus Pordasi DKI. Tapi, tentunya Ketua itu hanya seorang jadi kami harus memilih. Siapa pun yang jadi Ketua nantinya terpenting bisa mewujudkan amanah dari Kepengurusan sebelumnya terwujudnya Lapangan Pacu di DKI Jakarta seperti yang juga sudah dijanjikan Gubernur DKI, Anies Baswedan,” kata Ahmad Huraera Nurhani, Ketua TPP kepada media di Jakarta, Rabu, 23 Juni 2021.

Seperti diketahui, pendaftaran calon ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta ini dibuka sejak 1 Juni 2021. Namun, baru pada 15 Juni 2021, TPP yang diketuai A. Huraera Nurhani, Robby F. Asshiddiqie (sekretaris), serta Audy Tambunan, Herlan Matrusdi dan Andi Supriandi sebagai anggota, menerima pendaftaran Aryo Djojohadikusumo.

Dicky Kamsari baru mendaftar pada 17 Juni 2021. Empat hari kemudian, 21 Juni, Dicky Kamsari melengkapi kekurangan dokumen pendaftarannya.

“TPP telah berlaku tidak adil kepada kami. Kami telah berusaha memenuhi semua persyaratan yang diminta TPP dalam suratnya. Namun secara jujur kami sampaikan bahwa banyak poin-poin persyaratan yang tidak logis dan terkesan mengada,” papar Dicky Kamsari.

Dia lalu mencontohkan, persyaratan bebas Covid-19 yang harus dinyatakan berdasarkan hasil tes PCR.

“Sedangkan kita semua tahu bahwa hasil tes PCR hanya berlaku selama tiga hari. Itu tidak cukup untuk dijadikan patokan untuk mengikuti Musprovlub, karena pelaksanaannya masih lama yakni 6 Juli,” terang Dicky Kamsari.

Mengenai persyaratan bahwa penyampaian surat permohonan pencalonan harus dibubuhi materai, Dicky Kamsari menyebutkan, dia mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh TPP. “Sudah kami isi dengan lengkap. Syarat memperoleh dukungan dari minimal tujuh klub anggota Pengprov Pordasi DKI Jakarta juga telah kami penuhi. Bahkan ada dukungan dari 24 klub anggota,” papar Dicky Kamsari

TPP menganggap sebagian besar surat dukungan tersebut tidak sah, karena disamping tidak memiliki badan hukum, juga tidak berkop surat. Belakangan, dalam waktu perpanjangan yang diberikan TPP, Dicky Kamsari dapat menyerahkan 11 dukungan berbadan hukum atas nama klub pendukung dan surat dukungan di atas kop.

Menurut Dicky Kamsari, dengan tidak diakuinya surat dukungan dari klub anggota, maka secara tidak langsung TPP menganggap bahwa klub tidak sah menjadi anggota Pengprov Pordasi. “Itu sama sekali bukan domainTPP,” tegas Dicky Kamsari.

Sementara itu, terkait dengan dipertanyakannya surat pengunduran dirinya dari Ketua Pengprov Pordasi Bali, Dicky Kamsari menyebutkannya sebagai mengada-ada.

Dia bahkan menjelaskan tentang Surat Rekomendasi dari KONI Provinsi Bali No: 266/KONI-Bali/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang disampaikan kepada Ketua Umum PP Pordasi untuk menerbitkan SK Kepengurusan Pengprov Pordasi Bali Masa Bakti 2020 yang sampai sekarang tidak dilakukan oleh PP Pordasi.

Dengan berbagai pertimbangan itu Dicky Kamsari menilai bahwa hasil verifikasi TPP, yang tidak meloloskannya sebagai calon ketua Pordasi DKI Jakarta, adalah mengada-ada. “Sangat aneh dalam lingkup organisasi olahraga yang seharusnya menjunjung tinggi sportivitas,” harapnya.simamora