JURNALSUMBAR | Batusangkar – Tujuh Fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum secara langsung dan satu fraksi menyampaikan secara tertulis sekaligus beberapa fraksi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Program Unggulan (Progul) Tanah Datar, namun juga meminta progres pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.
Psndangan umum itu di sampaikan dalam raoat paripurna Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, Senin (5/9) di gedung DPRD Tanah Datar di Pagaruyug.
Juru bicara(Jubir) partai Gerindra Surva Hutri mengapresiasi atas Program Makan Rendang di Tanah Datar yang sangat membantu permodalan, namun tentunya sejauh mana perkembangan program ini dan apa saja kendala yang ditemui,.
Seterusnya Jubir Fraksi PAN
Alimuhar St. Tunaro mengatakan Program Satu Nagari Satu Event perlu dilanjutkan karena mampu memberikan Multiplier Effect. Program Satu Nagari Satu Event ini perlu memiliki agenda tetap dan jelas setiap tahun, sehingga wisawatan atau pengunjung memiliki langkah dan waktu pasti, nagari yang akan dikunjungi.
Sehubungan dengan Ranperda Perubahan APBD Tanah Datar Tahun Anggaran 2022, beberapa isu strategis menjadi pertanyaan dari berbagai fraksi, seperti pelaksanaan retribusi pajak, masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, kelanjutan pembangunan Lapangan Cindua Mato, Pengelolaan Baznas, pemerataan Tenaga Guru, sampai dengan langkah atas dampak kenaikan BBM.
Memgacu keada laporan keuangan daerah tahun 2021 terdapat Silpa Rp111.596.589.145, sementara defisit Rp51.301.659.075, sehingga terjadi Surplus. Maka dalam hal ini Fraksi Gerindra minta penjelasan rencana pemanfaatan dana surplus dan sejauh mana dapat mengakomodir rencana kegiatan hasil Musrenbang, imbuh Surva Hutri lagi.
Jubir Fraksi Perjuangan Golkar Herman Sugiarto salah satu hal disampaikannya adalah terkait kesadaran pembayaran pajak dan langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Suherman meminta penjelasan pajak daerah yang berubah karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak serta jelaskan upaya penegakan Law Enforcement kepada wajib pajak di Luhak Nan Tuo.
Terkait peningkatan target Pendapatan Daerah sebesar 1,86 persen, sebesar Rp21.575.400.718 dari target awal Rp1.160.828.
255.808, beberapa fraksi DPRD juga mengapresiasinya.
Dari Fraksi Demokrat mengapresiasi hal itu sebagai bukti Pemerintah Daerah secara konsisten berusaha untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah,tekan Suafril Jubir Fraksi Demokrat.
Terakhir dilakukan.penyerahan Pandangan umum Fraksi oleh pimpinan sidang kepada Wabup Tanah Datar Richi Aprian.Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Saidani. didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt.Bungsu, Wakil Ketua Anton Yondra dan anggota DPRD sekaligus dihadiri Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopimda, para Asisten, kepala OPD, undangan dan pers Luhak Nan Tuo- habede
