Buka Puasa Bersama Camat dan Walinagari, Ini yang Disampaikan Bupati Sijunjung
Bupati Benny Dwifa Tekankan Pembaruan SIDILAN dan Layanan Sosial Berbasis Data
JURNAL SUMBAR| Sijunjung – Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Benny Dwifa Yuswir menggelar buka puasa bersama camat beserta Ketua TP PKK Kecamatan, Wali Nagari beserta TP PKK Nagari, serta pengurus TP PKK Kabupaten di Rumah Dinas Bupati, pada Rabu (25/2/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah, Jaheri, Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa, Asisten I Aprizal, serta Kepala Dinas Perhubungan Emil Evan.
Pada kesempatan itu, Bupati menegaskan pentingnya pembaruan SIDILAN (Sistem Informasi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia) sebagai basis utama kebijakan bantuan sosial di daerah.
“Data harus real, harus hidup. Kepala jorong wajib turun langsung ke masyarakat, mendata ulang dan meng-update data warga. Fasilitas kendaraan sudah ada, jangan hanya dinikmati, tapi digunakan untuk pelayanan,” tegasnya.
Selain itu, Bupati mengungkapkan masih tersisa anggaran bantuan penyandang disabilitas dan lansia tahun 2025 sekitar Rp600 juta. Namun, realisasi belanja baru dinilai sulit dilakukan tanpa data yang akurat.
“Yang paling tahu kondisi masyarakat itu wali nagari dan jorong, bukan dinas. Dinas sosial hanya menghimpun data dari nagari. Karena itu, camat harus aktif memantau dan mengawal nagari-nagari,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih banyak warga sakit yang tidak bisa berobat karena tidak memiliki BPJS. Untuk kondisi darurat, Bupati meminta pemanfaatan Baznas, dana CSR BUMD, serta skema bantuan kolaboratif lainnya.
“Kalau masyarakat butuh bantuan seketika, pemerintah harus hadir. Jangan biarkan warga terlantar, silahkan lapor kepada kami,” tegasnya.
Kemudian, Bupati menekankan peran camat sebagai komando wilayah, terutama dalam penataan administrasi, validasi data kependudukan, hingga sinkronisasi data dengan Dukcapil serta Dinas Sosial.
“Sekarang semua berbasis data. Kalau data kita tidak rapi, kita akan tertinggal dari program pusat. Camat harus memimpin perapian administrasi di wilayahnya masing-masing,” katanya.
Ia juga meminta evaluasi berkala terhadap kepala jorong, termasuk penggunaan fasilitas negara, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dan pergeseran APBD, Bupati juga menegaskan keterbatasan fiskal bukan alasan untuk melemahkan pelayanan publik.
“Keterbatasan tidak boleh mematikan harapan. Justru di situlah inovasi, kolaborasi, dan kecerdasan kolektif harus bekerja,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sijunjung kini mendorong pola pembangunan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, nagari, dunia usaha, masyarakat, hingga perantau.
Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh unsur pemerintahan menjaga kekompakan dan meningkatkan kinerja pelayanan.
“Kita semua adalah satu kesatuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Keluarkan kemampuan terbaik untuk membangun daerah, agar masyarakat merasakan pelayanan terbaik. Ini amanah yang kita pertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat,” tukasnya.rilis pemkab
