JURNALSUMBAR | Padang – Anggota DPRD Sumbar Daerah Pemilihan (Dapil) Pesisir Selatan – Mentawai, Syaiful Ardi terkejut dan meradang saat menemui di lapangan ada pengerjaan proyek pelebaran jalan di Kabupaten Pesisir Selatan pada paket Kambang-Indrapura, pengaspalan dilakukan saat kondisi hujan deras, persisnya di daerah Lubuak Cubadak, Kenagarian Palangai Kaciek, Kecamatan Ranah Pesisir.
Syaiful menjelaskan, temuan di lapangan itu berpasan saat dirinya melakukan perjalanan pulang ke Ranah Pesisir (Kampungnya) pada pukul 19.30 WIB, tadi malam. “Lansung saya turun dari mobil saat hujan tengah deras itu, saya protes ke pekerja, saya tidak terima pengerjaan dilakukan asal-asalan,” jelasnya, Sabtu 19 Agustus 2017.
Kata Syaiful, saking derasnya hujan, saat protes pakaian yang dia gunakan basah kuyup dan tampak drainase jalan digenangi air, namun proses pengaspalan tetap dilanjutkan pihak proyek.
Menurutnya, hal ini sudah tidak benar lagi, pasalnya kualitas jalan akan tidak bagus dan sudah tentu masyarakat akan dirugikan. “Ini jalan nasional, kok pengerjaannya seperti itu, ujung- ujungnya masyarakat juga yang dirugikan,” katanya.
Karena itu, ia meminta pihak Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker-PJN) Wilayah II Sumbar dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pada jalan tersebut untuk mempertimbangkan pengerjaan serta melakukan pengawasan intensif di lapangan.
“Saya selaku perpanjangan tangan masyarakat minta kepala Satker turun ke lapangan. Malam itu juga saya foto dan saya sampaikan kepada yang bersangkutan,” ulasnya.
Dia juga mendesak, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan untuk ikut mengawasi, sebab jalan itu nanti akan digunakan masyarakat untuk jangka waktu yang cukup lama. “Pemprov Sumbar dan Pemkab Pessel jangan berdiam diri saja lihatlah apa yang terjadi dilapangan. Ini sudah tidak betul lagi,” kesalnya.
Menanggapi persoalan itu Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker-PJN) Wilayah II Sumbar, Abdul Halim kepada wartawan menegaskan, sesuai dengan ketentuan pengaspalan dalam kondisi hujan tidak dibenarkan dan diizinkan. Sebab bisa berpengaruh kepada kualitas dan ketahanan.
“Tidak dibenarkan sebab ketika penghamparan” (menumpahkan hotmix di permukaan jalan) dikhawatirkan genangan air di permukaan badan jalan yang akan diaspal akan mengurangi daya lekat antara aspal lama dengan yang baru ataupun antara pondasi agregat dengan aspal,” jelasnya.
Namun, lanjutnya, ada situasi dimana ketika hotmix sudah tuntas dihamparkan dan sedang dalam proses pemadatan kemudian turun hujan, maka proses pemadatan harus dituntaskan sampai jumlah “passing” (lintasan dari alat pemadat roda baja dan roda karet/PTR) terpenuhi sesuai ketentuan.
Satker mengancam dalam pengerjaan jalan nanti tidak memenuhi spesifikasi melalui uji mutu maka konsultan supervisi dan PPK dapat menolak (merejeck) pengerjaan sekaligus menolak pembayaran pekerjaan dimaksud.
Sementara PPK paket Jalan tersebut Filino Kalani berkilah saat di konfirmasi, “Untuk laporan dari anggota dewan yang lewat (Syaiful Ardi), itu setelah tergelar hari hujan, jadi nampak seperti sedang bekerja pada saat hujan,” katanya.
Dilanjutkannya, “Pertama saya menjawab secara aturan ya pak, dalam spek sudah jelas disyaratkan cuaca pada saat cerah dan baik. Jangankan aspal, manusia juga tidak mau bekerja pada saat hujan,” tambahnya.
Sementara Kepala Dinas PU Sumbar, Fathol Bahri, mengatakan akan segera menindaklanjuti masalah itu. “Saya konfirmasikan dengan Kasatkernya supaya dicek kualitas hasil pengaspalan nya,” sebutnya singkat.
Untuk diketahui, pengerjaan jalan paket Kambang-Indrapura banyak menuai proses dari masyarakat, sebelumnya masyarakat mengeluhkan debu jalan yang tak kunjung disiram pihak proyek saat musim panas. Rahul Kampai
