JURNAL SUMBAR | Mataram – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mendampingi Wakil Presiden RI, M Jusuf Kalla bersama Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri PUPR, dan Presiden World Bank Group Jim Yong Kim hari ini melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Kamis (5/7).
Rombongan yang disambut oleh Gubernur NTB TGB Zainul Majdi tersebut langsung meninjau penanganan kekerdilan atau stunting Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, NTB. Desa Dakung menjadi satu dari sepuluh desa di Lombok Tengah yang menjadi prioritas penanganan stunting. Dalam kunjungan tersebut Wapres Jusuf Kalla dan rombongan turut hadir dalam kegiatan rembuk desa pencegahan stunting.
Wapres mengatakan, program rembuk desa pencegahan stunting merupakan sebuah program untuk masa depan. Program ini terkait masa depan generasi muda di Indonesia.
“Stunting dalam bahasa Indonesia kerdil, kita bicara kekerdilan karena kalau bayi sampai anak-anak kita kerdil, bukan saja badannya yang kerdil tapi otaknya juga kerdil jadi tidak maksimal nantinya,” ujar Wapres Jusuf Kalla.
Wapres menyampaikan, apa yang terjadi saat ini merupakan buah dari apa yang kita lakukan 20-30 tahun lalu. Saat ini, menurutnya perlu diperbaiki cara dan sistemnya agar berjalan dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas anak-anak.
“Di sini Rp 1 miliar setahun dulu, jadi perbaiki jalan dan untuk kualitas anak-anak,” lanjutnya.
Selain itu, ada juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengurusi persoalan sarana air bersih. Membangun generasi sehat, kata Wapres Jusuf Kalla, tidak akan bisa jika tidak dilengkapi adanya sarana fasilitas sanitasi yang bersih. Pun dengan Menteri Keuangan yang mengurusi persoalan pendanaan.
“Kalau di pusat bersatu maka di daerah juga harus bersatu. Di sini ada juga Gubernur (NTB) terpilih, Pak Zul (Zulkieflimansyah) semoga dilanjutkan,” katanya.
Wapres menilai, keterlibatan dan kemauan masyarakat menjadi penentu dalam keberhasilan sebuah program, termasuk program pencegahan stunting. “Tanpa masyarakat bergerak, berapa pun proyek pemerintah tidak akan berhasil, kita akan datang dua-tiga tahun lagi,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, program dana desa memiliki dampak positif bagi kemajuan desa. “Dana desa kan lihat sendiri, walaupun di awal banyak kendala karena baru, bukan hanya di Indonesia mungkin pertama di dunia, tapi sekarang improvement-nya besar sekali,” kata Mendes PDTT Eko.
Ia menjelaskan, hal ini terbukti dari penyerapan anggaran yang naik dari 82 persen pada tahun pertama, menjadi lebih dadi 98 persen. “Desa-desa mampu membangun infrastruktur yang belum pernah ada selama ini,” lanjutnya.
Terkait implementasi di lapangan, Mendes PDTT Eko meminta seluruh pihak untuk tak segan melapor kepada Satgas Dana Desa jika melihat adanya kendala dan masalah dalam persoalan dana desa. “Masyarakat juga diminta kalau ada kejanggalan lapor ke satgas,” katanya menambahkan.(rilis kemendes)
