JURNAL SUMBAR | Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Kamis malam tadi (2/8), menghadiri peluncuran program Rumah Pemilu Kompas TV di studio Kompas TV, di Jakarta. Peluncuran program Rumah Pemilu itu sendiri juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sejumlah tokoh antara lain Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua KPK, Agus Rahardjo dan tokoh lainnya.
Dalam launching itu, Menteri Tjahjo sempat didaulat menjadi narasumber diskusi bersama dengan Ketua KPK, Agus Rahardjo dan Dr. Komarudin Dosen UIN Syarif Hidayatullah. Dalam diskusi tersebut, Tjahjo mengatakan pemilu adalah hajatannya partai politik. Sementara penyelenggaranya adalah KPU dan Bawaslu. Juga DKPP. Tapi Tjahjo juga mengingatkan, pemilu hakikatnya adalah pesta rakyat. Milik semua rakyat Indonesia.
“Saya hanya ingin mengingatkan bahwa pemilu ini yang punya kerja ya parpol. Dimana KPU sebagai penyelenggara,” katanya.
Menggelar pemilu lanjut Tjahjo, tak gampang. Apalagi untuk konteks negara Indonesia yang besar. Indonesia adalah negara kepulauan. Wilayah geografis tak seperti Singapura atau Malaysia. Indonesia juga negara yang majemuk. Tentu, menggelar pesta demokrasi di Indonesia tak bisa seperti membalik telapak tangan. Pemilu di Indonesia cukup rumit. Meski begitu, Tjahjo yakin KPU sebagai penyelenggara bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemerintah tentunya sebatas memback up untuk memfasilitasi kelancaran tugas penyelenggara.
“Pemilu yang begitu panjang dan rumit ini, KPU telah mengeluarkan berbagai peraturan detail. Mulai pilkada, langsung masuk ke pendaftaran calon, penetapan calon presiden, kampanye penghitungan suara dan seterusnya. Saya yakin ini tidak akan terganggu,” katanya.
Tjahjo juga menyorot soal gugatan hasil pemilihan. Regulasi pemilihan telah menyediakan saluran bagi yang tak puas akan hasil pemilu. Ia berharap saluran itu yang digunakan oleh pihak atau calon yang tak puas akan hasil pemilihan. Walau terkadang, kata Tjahjo, ada aturan yang telah diputus Mahkamah Konstitusi (MK), dikemudian hari digugat lagi. Tapi itulah demokrasi. Sepanjang dalam koridor hukum, sah saja dilakukan.
“Misal 20% (presidential Threshold)) sudah putus MK sekarang digugat kembali, ya sah- sah saja. Termasuk juga soal dua periode, 2 periode itu 2 kali dilantik ada jedanya atau dua kali berurutan juga enggak sama, juga digugat kembali. Orang kalau satu suara maunya diputuskan oleh MK, digugat kembali. Memang hobinya gugat. Yang ditahan oleh KPK saja UU mensyaratkan sepanjang belum berkekuatan hukum tetap, masih boleh dilantik,” tutur Tjahjo.
Host diskusi menyela. “Jadi dalam pilkada yang ditahan KPK, itu bisa menang?”. “Bisa” jawab Tjahjo.
Setelah itu host diskusi giliran bertanya pada Ketua KPK, Agus Rahardjo. Ia bertanya tentang mahalnya biaya politik, misalnya dalam pemilihan presiden dan apa yang mesti dicegah oleh komisi anti rasuah. Menanggapi pertanyaan itu, Agus mengatakan dalam pencegahan korupsi, KPK pasti akan melakukannya. Tapi ia ingatkan komisi anti rasuah hanya pelaksana UU. Dan UU itu disusun oleh DPR dan pemerintah.
“Tapi kan KPK punya fungsi pencegahan juga?” Tanya host yang memandu diskusi.
“Pencegahan sudah kita lakukan bahkan kita mempunyai yang namanya kajian politik cerdas berintegritas. Yang antara lain disitu menyoroti juga mengenai partai, cara rekrutmen partai, cara membina kader, pembiayaan partai. Itu juga menjadi kajian kita,” jawab Agus.
Menurut Agus, KPK selalu memberikan saran kepada pemerintah dan DPR, misalnya bagaimana membina partai. Ia contohkan soal pembiayaan partai.
“Kalau kita liat dibanyak negara, partai itu dibiayai pemerintah. Supaya tidak mencari sendiri menjadi seperti sekarang ini kita pikirkan. Saran dari KPK saya pikir sudah banyak, disamping kita juga melakukan pendampingan terhadap daerah yang bermasalah. Begitu kita melakukan kritik biasanya langsung kita turunkan kesana, kemarin yang kita temukan ini supaya ini di perbaiki,” urai Agus.
Tapi yang keprihatinannya, kadang orang komit dari awal menegakkan integritas, tapi banyak juga yang harus dibimbing dulu. ” Ini yang susah. Sering sekali kami menyaksikan tanda tangan fakta integritas di samping saya, enggak lama kemudian ditangkep,” katanya.
Puspen Kemendagri
www.kemendagri.go.id
