JURNAL SUMBAR | Padang – Gubernur Sumatera Barat, H. Irwan Prayitno membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Walinagari Yang Baru Dilantik (Non Petahana), didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Syafrizal. MM, Minggu malam 25 November 2018 di Hotel Axana di Jalan Bundo Kanduang Padang.
Gubernur Irwan Prayitno (IP) mengatakan bahwa Walinagari dan kepala Desa merupakan orang yang paling tahu dan selalu mendengar aspirasi masyarakat, disamping itu Walinagari juga mengerti dan paham tentang apa yang diinginkan oleh masyarakat. Walinagari juga paham tentang perencanaan dan proses keuangan di Dewan, maka diharapkan Walinagari nantinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Walinagari merupakan ujung tombak pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan demikian harus mampu mengelola keuangan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel,” sebut Irwan Prayitno.
Politisi PKS ini juga menghimbau kepada Wali Nagari yang baru dilantik, karena masih kurang berpengalaman dalam merencanakan keuangan agar mengikutsertakan seluruh lembaga kemasyarakatan dan elemen masyarakat yang ada di Nagari, seperti dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka harus diikutkan Bamus, LPM, KAN, Bundo Kanduang pemuda dan sebagainya.
“Rencanakan pembangunan dengan baik, sehingga ada uotput dan outcomenya. Belilah barang sesuai dengan harga yang jelas dan jangan ada yang fiktif, tingkatkan pelayanan publik, dan jangan melakukan kesalahan, karena pengawasan semakin ketat, tidak hanya dari aparat penegak hukum tetapi juga dari masyarakat, jangan sampai berurusan dengan aparat penegak hukum gara-gara melakukan kesalahan dalam mengelola keuangan Nagari,” tegas Irwan Prayitno.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Syafrizal sebagai Panitia Pelaksana mengatakan, bahwa Bimtek ini merupakan suatu pembekalan bagi Walinagari dan Kepala Desa yang baru dilantik dan bukan Petahana. “Hal ini dilaksanakan karena para Walinagari masih belum mengetahui bagaimama merencanakan dan menggunakan Dana Desa yang jumlahnya setiap tahun semakin tinggi, bagaimana merencanakan APBNagari sampai disahkan,” jelasnys.
Untuk itu, lanjut Syafrizal, Walinagari diberikan pelatihan tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawabannya, yang diberikan oleh pelatih yang sudah bersertifikat dan yang sudah dilatih oleh Kementerian Dalam Negeri, disamping itu juga dilatih oleh inspektorat dan akademisi, sehingga Walinagari ini nantinya paham dengan perencanaan, pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat serta laporan pertanggungjawabannya.
Juga dijelaskan, peserta Bimtek ini berjumlah 244 orang, semuanya Walinagari baru yang dilantik pada tahun 2017 yang lalu, dan non Petahana, Bimtek dilaksanakan dari tanggal 25 sampai 28 November 2018, semua peserta diinapkan di hotel Axana, Bimtek ini dibiayai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018. (Akral)
