Kelola Anggaran, Bupati Hendrajoni; Kepala OPD dan Walinagari Harus Transparan

“Pengelolaan anggaran harus transparan, tidak boleh  ada yang ditutupi, karena jika ada yang ditutupi dapat membuat orang lain curiga”

JURNAL SUMBAR | Painan – Bupati Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Hendrajoni, menegaskan,  aparat pemerintah mulai dari kabupaten, kecamatan dan nagari harus transparan kepada masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah.

Hal tersebut dikatakan bupati, dalam sambutannya pada pembukaan rapat koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dan Bimbingan Teknis (Bimtek)  Pemilihan PPID pembantu terbaik tahun 2019, pada Senin (7/10/2019) di Painan Convention Centre (PPC).

Dikatakan, pelaksanaan anggaran harus dilakukan secara transparan kepada masyarakat,  mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasilnya. Tidak boleh ada yang disembunyikan.

“Pengelolaan anggaran harus transparan, tidak boleh  ada yang ditutupi, karena jika ada yang ditutupi dapat membuat orang lain curiga,” kata Bupati Hendrajoni.

Bahkan bupati, meminta para kepala dinas, camat dan wali nagari, mengumumkan anggaran lembaganya di tempat tempat umum, agar mudah diketahui masyarakat

“Jika semua sudah dilakukan secara transparan maka masyarakat akan tenteram dan tidak ada lagi saling curiga,”tegas bupati.

Kabid  Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pesisir Selatan, Harison Tar, melaporkan, Rakor dan Bimtek Pemilihan PPID Pembantu terbaik tahun 2019, diikuti PPID nagari, kecamatan dan perangkat daerah.

Dalam Rakor dan Bimtek, lanjutnya, menghadirkan narasumber Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat Adrian Tuswandi dan Komisioner KI Noval Wiska. rega desfinal