4 Rumah Sakit Sumbar Terancam Putus Layani BPJS, Alirman Sori: Optimalkan Fungsi Anggaran

JURNAL SUMBAR | Jakarta – Perwakilan dari 4 rumah sakit yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) melapor kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, sudah kehabisan dana operasional. Akibatnya, keempat rumah sakit tersebut terancam tidak bisa lagi memberikan pelayanan kesehatan BPJS di kantor Gubernur Sumatera Barat, Selasa (19/11).

Keempat perwakilan rumah sakit itu masing-masing dari Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi, Rumah Sakit Mohammad Natsir Solok, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) HB Saanin Padang, dan RSUD Pariaman.

Dari laporan perwakilan rumah sakit itu terungkap jika BPJS kesehatan belum menunaikan kewajibannya kepada rumah sakit.

Nasrul Abit mengatakan, pihak rumah sakit telah mencoba melakukan pinjaman, namun kendalanya, akhir tahun harus membayar semua pinjaman tersebut dan rumah sakit tidak mempunyai dana untuk itu.

“Ini yang akan kami carikan solusinya. Jumat (22/11), kami akan rapat dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini agar pelayanan tetap berjalan. Soal kesehatan ini persoalan wajib bagi masyarakat,” tegasnya.

Epi

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Arsyaf Mursalina, mengakui ada keterlambatan pembayaran sejak tiga bulan terakhir. Meskipun BPJS dalam keadaan defisit dan kekosongan kas, dalam waktu dekat pihaknya akan ada pencairan dana kenaikan iuran.

Menanggapi hal ini, senator DPD RI dari Sumatera Barat, Alirman Sori mengatakan bahwa Pemerintah harus menjamin tersedianya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Minimnya dana operasional akibat tunggakan BPJS, itu membuktikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat mengalami turbulensi.

“Justru ditengah kesulitan ekonomi masyarakat yang berdampak pada tunggakan pembayaran BPJS inilah, pemerintah harus hadir dan mengambil alih kesulitan masyarakat tersebut. Pemerintah tidak boleh mengeluh untuk mengatasi persoalan tersebut”, jelasnya.

Adapun salah satu langkah kongkrit yang harus dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat adalah mengoptimalkan fungsi anggaran berbasis kepentingan umum terkait pelayanan dasar kesehatan masyarakat, tambah Alirman Sori. (tom/net)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.