JURNALSUMBAR | Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Lisda Hendrajoni, menyampaikan aspirasinya di depan Menteri Sosial RI Juliari Peter Batubara, saat Rapat Kerja dengan Kementrian Sosial berurai air mata, Rabu (20/8/2019).
Rapat kerja tersebut digelar bersama dengan Kementrian Sosial di gedung Nusantara II Komisi VIII DPR RI.
“Saya mengucapkan selamat atas capaian Kerja Kementrian Sosial dan Terobosan di tahun 2019. Akan tetapi ada persoalan PKH yang sampai hari ini masih belum dapat kita tuntaskan dan masih banyak yang menjadi catatan,” ujar Lisda Sembari membacakan jumlah penerima PKH di daerahnya.
Lisda juga menyatakan dalam rapat tersebut, agar program PKH tidak hanya sekedar bantuan basa-basi sehingga betul terasa manfaatnya bagi masyarakat miskin.
“Pengalaman saya datang langsung ke rumah masyakarat miskin melihat dan merasakan apa yang mereka alami. Disitu ada orang lapar, orang yang tinggal di rumah tidak layak, dan berbagai hal lainnya yang dapat menjadi inspirasi bagi kita bersama-sama,” ucap Lisda sembari meneteskan air mata.
Penerima Satya Lencana Kebhaktian Sosial dari Presiden tersebut juga mengajak, Mentri Sosial bersama jajaran untuk ikut berkunjung langsung ketika masyarakat miskin.
![Epi](https://jurnalsumbar.com/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240523-WA0003.jpg)
“Karena kita bergerak dibidang Sosial, jadi kita harus menyertakan hati. Kalau perlu menginap dirumah tersebut Pak Menteri. Jadi kita dapat merasakan apa yang mereka rasakan,” lanjutnya.
Lisda mengusulkan untuk program PKH sebaiknya dilaksanakan dengan sistem Tuntas, sehingga betul-betul terasa manfaatnya bagi penerima.
“Jadi Program Keluarga Harapan tersebut dapat dilaksanakan tuntas, mulai dari rumahnya, kesehatannya, ekonomi, sehingga betul-betul terasa manfaatnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Lisda juga menyampaikan program yang ia galang selama ini bersama dengan Pemkab Pesisir Selatan, yakni Bedah Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 7.500 Unit dan baru tercapai sebanyak 4.000 Unit.
“Kami mengupayakan selesai dalam jangka waktu 5 Tahun, dan Alhamdulillah terlaksana hingga hari ini sekitar 4.000 Unit, sisanya kami upayakan rampung dalam sisa 2 tahun terakhir,” ujar Istri Bupati Pesisir Selatan tersebut.
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan kementrian yang dibidangi diantaranya, Sosial, Agama, Perempuan dan Anak, Baznas dan BNPB.
Agenda Rapat kerja yang berlangsung rabu pagi yakni “Evaluasi pelaksanaan program dan Anggaran APBN Tahun anggaran 2019. Rencana pelaksanaan Program Tahun 2020. Kelanjutan RUU tentang penanggulangan Bencana dan Isu-Isu Aktual.” (RD)