Dharmasraya Dijatah Lebih Rp 876 Miliar, Plus Dana Sektoral Instansi Vertikal
JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Wakil Bupati Dharmasraya bergegas maju ke depan saat pembawa acara memanggilnya untuk menerima dokumen dana transfer ke daerah dan dana desa dari Gubernur Sumatera Barat Prof. Irwan Prayitno. Hari itu, Senin (25/11/19) Prof. Irwan Prayitno tengah membagi DIPA dan Dana Transfer Daerah dan Dana Desa titipan Pemerintah Pusat. Jumlahnya lumayan gede Rp 33 T. Sebanyak Rp 22 T diserahkan kepada 19 bupati dan walikota dan sisanya dibagikan kepada instansi vertikal tingkat Provinsi, seperti untuk kepolisian daerah, Korem, Lantamal II, Lanut St. Syahrir, Perguran tinggi negeri, pengadilan, Kanwil Kemenag dan lain sebagainya.
Kabupaten Dhamasraya mendapat Dana Transfer Daerah dan Dana Desa Rp 876.781.905.000,- . Dana transfer daerah itu berupa dana bagi hasil (DBH) Rp 15.266.430.000,-. DBH sumberdaya alam Rp 2.150.495.000,- DAU Rp535.658.048.000,- DAK fisik Rp 162.353.274.000,- DAK non fisik Rp 86.660.074.000.-, DID Rp 20.009.465.000,- dan dana desa Rp 53.834.614.000,-. Jumlah tersebut tidak termasuk dana yang diarahkan ke Dharmasraya oleh kementerian dan lembaga, yang dananya dikelola oleh lembaga dan kementerian yang bersangkutan, seperti proyek irigasi Batanghari, pelebaran jalan lintas sumatra, dana cetak sawah dan lain sebagainya.
Dalam pengarahannya usai penyerahan, Gubernur Prof. Irwan Prayitno mengatakan, setelah dana transfer diserahkan para kepala daerah dan pimpinan instansi vertikal hendaknya segera dapat dilaksanakan apa yang sudah menjadi program dan kegiatan. Percepatan ini sangat dibutuhkan oleh mssyarakat, supaya putaran roda ekonomi masyarakat terbantu. Lagipula pihak masyarakat bisa segera menikmati hasil hasil pembangunan.
Bipa dibanding dengan daerah lain, perolehan dana transfer daerah dan dana desa termasuk lumayan besar. Pasalnya, total dana transfer dan dana desa di Sumbar hanya Rp 22 T. Jika dibagi 19 kabupaten Kota maka rata rata dapat Rp 1 T. Namun kondisi demografi dan geografi setiap daerah tidak sama, sehibgga menyebabkan perolehan dana pusat juga tidak sama. Karena kondisi geografis dan demografis daerah merupakan salah satu indikator dalam penetapan besaran dana transfer daerah dan dana desa.
Bagi Dharmasraya, di luar dana yang sudah dialokasikan itu masih menerima dana secara tidak langsung. Menurut Wabup H. Amrizal Dt. Rajo Medan, Dharmasraya masih menerima dana untuk perbaikan irigasi, pelebaran jalan lintss sumatera, dan masih ada dana untuk mengembangkan sektor pertanian. Namun dana tersebut langsung dikelola oleh kementerian dan lembaga pusat. “Yang penting kita bisa membangun daerah kita. Yakinlah, pak bupati kita lumayan piawai menjuluk dsana dari pusat. Beliau punyo jaringan luas,” kata Wabup Rajo Medan.humas
editor;saptarius
