Kuliah Umum Jurusan Administrasi Negara FIS UNP, Era Digital Mengubah Birokrasi Pemerintahan
JURNAL SUMBAR | Padang — Di Era digital seperti sekarang ini pemerintah sedang dan tengah berpacu membangun pemerintahan yang iklusif yakni pemerintahan yang mampu melindungi masyarakat dari kemajuan teknologi itu sendiri.
Demikian disampaikan Prof Ahmad Martadha Muhamad, Guru Besar Universitas Utara Malaysia dalam Kuliah Umum jurusan Ilmu Administrasi Negara (IAN) FIS UNP, di Auditorium UNP, Senin (4/11/2019).
“Revolusi Industri telah mengubah pemerintahan menjadi birokarasi digital, karena sekarang semuanya berbasis teknologi, seperti pembelajaran mesin, robotika, kendaraan otonom, pencetakan 3D, Revolusi digital sudah mengubah semua pola, baik pola interaksi maupun pola birokrasi pemerintahan,” jelasnya.
Bahkan lanjut Ahmad Martadha dalam kuliah umum itu ia memaparkan Di Inggris dan AS, pekerjaan signifikan di pemerintahan akan hilang karena semua proses birokrasi menerapkan proses robot otomatisasi (RPA) dan ketika pekerjaan hilang, tata kelola warga negara juga menjadi lebih sulit. Masyarakat mungkin terpecah ketika ketimpangan meningkat.
Sebelum kuliah umum dimulai, Dekan FIS UNP, Dr Siti Fatimah diwakili wakil dekan I Afriva Khaidir, MAPA PhD menyatakan bahwa ke depan, bidang administrasi negara melalui program S1 AN dibawah jurusan AN dan S2 MAP dibawah FIS membuka peluang untuk menggagas program kerjasama dg UUM dalam bentuk pertukaran mahasiswa, program riset bersama, penerbitan dan bahkan dual degree.
Sedangkan Rektor UNP, Prof Ganefri diwakili WR 1 Prof Yunia Wardi memuji dilaksanakan kuliah umum ini dengan mengkaitkannya dengan visi dan misi UNP ke depan menuju salah satu universitas unggul di Asia Tenggara.
Sementar itu, Ketua Jurusan IAN, Aldri Frinaldi SH, MHum, PhD, dalam wawancaranya mengatakan diadakannya kuliah umum ini merupakan upaya mempersiapkan mahasiswa untuk berpikir dan bertindak global, karena era digital berdampak mengurangi birokratisasi dan meningkatkan efisiensi, disisi lain memudahkan promosi dan transparansi dan meningkatkan pemberian layanan.
“Kedepan di mana pekerja berketerampilan tinggi dihargai dengan upah tinggi, dan pekerja lainnya tertinggal. Untuk itu mahasiswa perlu dibekali,” imbuh Aldri. (Agusmardi/Humas uNP)
