Silaknas ICMI Ke-29 di UNP Padang Berbuah 9 Rekomendasi

JURNAL SUMBAR | Padang — Ahad (8/12) Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menutup Silaturahim kerja nasional (Silaknas) dan Milad ke-29 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Silaksana yang bertemakan “Penguatan Nasionalisme dan Pengembangan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045″ merumuskan 9 rekomendasi ekternal.

Pada hari terakhir Silaknas ini, berlangsung di Ballroom Hotel UNP dilaksanakan finalisasi sidang-sidang komisi yang dipimpin Priyo Budisantoso. Usai sidang komisi yang berlangsung alot dilaksanakan acara penutupan yang mendaulat Gubernur Sumbar, IP untuk memberikan sambutan sekaligus menutup secara resmi.

Sebelumnya, dalam sambutan penutupan Ketua Umum ICMI Pusat Jimly Asshiddiqie membacakan sembilan rekomendasi untuk perbaikan langkah bangsa ini ke depan. Diantara rekomendasi meliputi bidang pendidikan, ekonomi, politik, hingga penggelolaan sumber daya alam yang mandiri.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Zulkifli Hasan, mendorong ICMI untuk masuk dalam lingkaran pemerintahan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dengan alasan, ICMI akan lebih memiliki peran besar jika masuk di dalam (pemerintahan).

“Negara ini demokrasi. Apalagi menganut sistem multi partai. Pemenang Pemilu merupakan gabungan partai-partai besar yang punya kepentingan masing-masing. Oleh karena itu ICMI juga harus mengambil peran,” ungkap Zulkifli ketika memberikan arahan dalam penutupan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) dan Milad ICMI.

Menurut Zulkifli, ICMI masih berpeluang masuk dalam kabinet Joko Widodo -Maruf Amin, kendati kabinet telah terbentuk. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini berpendapat masih mungkin terjadi perombakan kabinet.

“ICMI belum terlambat karena susun-susun kabinet yang sekarang itu, banyak sekali yang bisa dirombak. Saya rasa tidak ada beban bagi pak Jokowi untuk merombak itu. ICMI masih punya peluang besar,” terangnya.

Zulkifli yakin, jika ICMI masuk dalam kabinet, usulan dari ICMI akan lebih didengar dan bisa cepat dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan, ketimbang jika ICMI berada di luar. Sebab, ketika ICMI memilih di luar, maka suara yang diteriakkan ICMI masih kalah dengan organisasi lain.

“Kalau di luar, ICMI bicara korupsi, maka kalah nyaring dengan ICW, karena ormas di Indonesia ini banyak,” ucapnya. (Agusmardi/Humas UNP)