Terkait Dugaan Pemotongan TPP ASN RSUD, Reflizal; Pemko Harus Ambil Kebijakan..!

413

JURNAL SUMBAR | Sawahlunto – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat,Reflizal, meminta Pemerintah Kota Sawahlunto agar mengambil kebijakan serta menanggapi persoalan dugaan pemotongan Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP). Terlebih, beberapa hari lalu ASN ini ramai – ramai mendatangi Balaikota dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu geram karna belum juga ada keputusan yang berpihak terhadap ASN di rumah sakit daerah tersebut. “Harus ada sikap yang tegas dan berupaya apa yang menjadi hak mereka harus dapat digenapi. Ini salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan rumah sakit” ujar Reflizal,pada Tumpak kontributor Jurnalsumbar.Com di Sawahlunto Minggu (8/3/2020).

Dia juga mengisyaratkan kepada pimpinan RSUD maupun Walikota jangan sampai menindak para ASN yang datang ke gedung dewan hanya karna ingin menyampaikan aspirasinya.

“Kita tak ingin mendengar akan ada mutasi bagi mereka yang datang mengadu ke dewan. Dan kita sangat keprihatinan saat mereka mengeluhkan masalah ini dan berharap dewan bisa menyuarakan nasib mereka,”sebut Reflizal

Seperti dilansir media lokal sebelumnya, ASN RSUD Sawahlunto mengalami kebijakan pemotongan TPP sebesar 20 persen. Kebijakan pemotongan tersebut ditolak oleh ASN yang meminta TPP mereka dibayar penuh.

Rombongan ASN RSUD tersebut diterima oleh Ketua DPRD Kota Sawahlunto Eka Wahyu dan wakil ketua, Elfia Rita Dewi serta beberapa orang anggota dewan. Rombongan yang datang untuk mengadukan persoalan tersebut terdiri dokter, tenaga medis dan pegawai administrasi.

Salah seorang ASN RSUD Sawahlunto menyatakan hanya ingin hak yang sama dengan ASN di OPD lain. Mereka mengalami pemotongan, sementara OPD lain tidak.

“Beberapa hari lalu, kami telah menemui Walikota dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) namun permintaan kami tidak dikabulkan. Kami hanya ingin mendapatkan hak kami dibayar penuh,”ungkap pewakilan ASN RSUD tersebut.

ASN RSUD Sawahlunto kepada pimpinan dan anggota DPRD yang hadir menuturkan, awalnya mereka tidak akan menerima TPP sama sekali. Namun, belakangan mendapat informasi akan menerima 60 persen.

Kemudian mereka sepakat menandatangani petisi dan menemui walikota di rumah dinas. Akhirnya TPP dinaikkan lagi dari 60 persen menjadi 80 persen.

Ketua DPRD Eka Wahyu mengatakan, aspirasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti. DPRD akan memanggil pihak – pihak terkait di Pemko Sawahlunto dan Direktur RSUD.

“Kita akan upayakan masalah ini bisa tuntas, dan akan memanggil pihak – pihak terkait dari Pemko dan Direktur RSUD,” katanya kepada Tumpak kontributor Jurnalsumbar.Com.

Sementara upaya penuntasan masalah pemotongan TPP itu dilakukan, Eka Wahyu meminta seluruh ASN RSUD agar tetap bekerja seperti biasa. Agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebelumnya, pada Jumat (7/2/2020) lalu, ASN RSUD Sawahlunto telah mendatangi Walikota Sawahlunto Deri Asta. Pada kesempatan itu, 11 orang perwakilan ASN termasuk Direktur RSUD Ardianof diterima Walikota bersama Sekdako dan anggota TAPD.

Usai pertemuan tertutup, Direktur RSUD Adrianof menyebutkan, kebijakan pemotongan itu kemungkinan tetap diberlakukan. “Walikota sudah menjelaskan alasan keluarnya kebijakan pemotongan dan itu akan tetap diberlakukan,” katanya.tumpak