Pakar Kebencanaan UNP: PSBB Tidak Maksimal di Sumbar Berawal dari Masyarakat Intelektual
JURNAL SUMBAR | Padang — Prof Dedi Hermon, Pakar Kebencanaan Universitas Negeri Padang (UNP) menilai apabila Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota Seluruh Sumatera Barat ingin masyarakatnya tertib dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBBB), perlu introspeksi diri para pemimpinya (Kepala Daerah–red). Sebab kebijakan PSBB itu diawali keteladanan kepala daerah yang bersangkutan.
Dedi Hermon menilai tidak maksimalnya masyarakat dalam penerapan PSBB karena banyak nya pemimpin di Sumbar yang melanggar PSBB dengan alasan yang tidak masuk akal, tetap melakukan pertemuan pertemuan yang mengindikasikan berkumpulnya banyak orang.
“Dampaknya, walaupun yang berkumpul itu para orang orang yang katanya pejabat dan intelektual, tapi mereka secara tidak sadar akan melakukan interaksi dengan masyarakat biasa, seperti di pasar, di warung, dan supermarket,” ujar Dedi Hermon, di Padang, Kamis (30/4).
Menurutnya, jika memang ingin maksimal menerapkan PSBB, para kepala daerah baik Gubernur ditingkat provinsi dan bupati atau walikot di tingkat kabupaten dan kota memiliki karakter yang kuat dan mampu memancarkan energi positif bagi masyarakat.
“Kondisikanya tidak begitu selama ini kebijakan atau aturan yang tidak tepat sasaran. Yang diuntungkan hanya diri dan kelompoknya. Oleh sebab itu penting kiranya para pemimpin kita belajar untuk mengendalikan diri,” uja Dedi.
Namun Dedi menyatakan penyebaran covid-19 di Sumatera Barat, di awali oleh masyarakat intelektual, yang kemudian mengifeksi masyarakat biasa yang tidak bersalah.
“Jadi, pemimpin, pejabat, dan kalangan intelektual Sumatera Barat, introspeksi lah diri, jangan melakukan apapun yang bertujuan apapun, kalau mengumpulkan banyak orang, khusunya pada masa PSBB ini, resikonya yang terinfeksi bukan anda anda saja, tapi akibat anda, masyarakat biasa juga akan kena,” ucapnya. (Agusmardi)
