Soal Sekdakab, Ketua DPC Partai Demokrat Sijunjung;Seharusnya Bupati Mengundang Pimpinan DPRD

854

Liswandi,SE Ketua DPC Partai Demokrat Sijunjung

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Sejak sepekan terakhir suhu politik di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, ditengah pandemi Covid-19 kian memanas. Saling melayangkan surat menyurat terkait soal tuntutan terhadap pengajuan penggantian Zefnihan dari jabatan Sekdakab Sijunjung oleh kalangan wakil rakyat di DPRD Sijunjung terhadap Bupati Sijunjung pun tak terelakan.

Meski begitu, Bupati Sijunjung pun tetap bersikukuh mempertahankan Sekdakab nya yang dinilai baik.


Bupati Yuswir Arifin

“Tak ada alasan saya menggantinya,”ujar Bupati Yuswir Arifin pada awak media. (yang telah dimuat jurnalsumbar.com-red)

Tak ayal bupati pun melayangkan surat sangahan terhadap tuntutan para unsur pimpinan DPRD itu. Bahkan Ketua DPRD Sijunjung, Bambang Surya Irawan pun membenarkan telah menerima surat balasan dari Bupati Sijinjung.

Bak gayung bersambut “saling mengirim surat pun dilakukan. Seperti lirik kau dan aku satu-Obbie Messakh. ” Kusimpan suratmu kasihku..yang kau kirimkan dari seberang sana dalam kata – kata kau ucap hati rindu lamanya sebuah penantian”.

Setidaknya itu yang terjadi di Ranah Lansek Manih..? “Ya, benar kita sudah terima surat tuntutan pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi itu. Surat itu segera akan kita balas,” ucap bupati.

Ketua DPRD Sijunjung, Bambang Surya Irawan

Ketua DPRD Sijunjung, Bambang Surya Irawan pun membenarkan telah menerima surat dari Bupati Sijunjung. “Ya, kita sudah menerima surat balasan dari bupati, yang intinya telah mengangkangi lembaga. Surat bupati itu akan segera kita balas. Besok (Rabu, 6/5/2020-red) akan kami bahas. Surat kami itu atas nama lembaga dan kami tetap dengan tuntutan semula kami juga punya hak pengawasan,”tegas Politisi Partai Gerindra itu kepada awak media, via telepon selularnya, Selasa (5/5/2020) sore.


Gedung DPRD Sijunjung

Menanggapi hal itu, Ketua DPC Partai Demokrat Sijunjung, Liswandi,SE, pun angkat bicara. Menurut dia, seharusnya bupati mengundang untuk melakukan pertemuan bersama Pimpinan DPRD dan Ketua-ketua fraksi.

“Kalau bupati berpikir surat berbalas surat tidak akan menyelesaikan masalah. Bagi ambo (saya-red) sebaik nyo bicara dari hati ke hati, dan pertemukan dengan person yang dianggap oleh DPRD itu tdk menghargainya. Dalam suasana romadhan kini, bagi ambo hal-hal yang sedikit tersekat tersebut In sha Allah bisa selesai,”ucap Ketua Partai Berlambang Mersi besutan SBY itu.


Kantor Bupati Sijunjung

“Tapi kalau bupati tetap menganggap Sekda tersebut orang baik, responsif dan bisa bekerja sama, tapi bagi DPRD secara lembaga dianggap tidak bisa bekerja sama dan tidak menghargai Lembaga DPRD, maka saya yakin masalah ini akan semakin meruncing. Nah, oleh karena itu sebaik nyo lakukan pertemuan,”kata mantan anggota DPRD Sumbar itu.

“Dengan pertemuan tersebut akan bisa saling bicara terbuka dan bisa saling koreksi yang membangun demi kebaikan bersama. Dan kalaulah Bupati sebelum-sebelum iko (ini-red) terjadi, dan cepat tanggap, maka ambo (saya-red) yakin tidak akan sampai keluar mosi tidak percaya tersebut dari DPRD. Kini karena sudah jadi perbincangan publik sebaik nya lakukan pertemuan, demi Sijunjung yang kito cintai,”saran Liswandi.

“Kalau bicara Re focusing anggaran yang jadi masalah pihak Eksexutif berpegang pada surat dari Pusat, itu betul, tapi sebaiknya pemotongan-pemotongan anggaran untuk tanggap Covid-19 tersebut tidak ada salahnya apabila tetap di bawa diskusi DPRD secara lembaga. Jangan karena ada surat tersebut bupati merasa tidak perlu berdiskusi lagi dengan DPRD.”

“Ini menurut saya salah satu kesombongan pihak eksekutif yang seharus nya tidak di lakukan. Karena bagaimana pun masalah anggaran tetap harus melibatkan DPRD. Karena mereka diatur oleh undang-undang (UU) dan mereka mempunyai hak budgeting,”terang politisi Demokrat itu. saptarius