Petinggi Ormas Sorot Buruknya Koordinasi Wako dan Sekdako Padang, Ada Apa?

163

JURNAL SUMBAR | Padang – Pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Kota Padang sendiri tercatat sebagai kota yang cukup parah diserang pandemi, semoga situasi ini segera diatasi, maka dibutuhkan dukungan semua pihak. Tak terkecuali adanya koordinasi yang baik para pengambil kebijakan di kota ini.

“Saatnya, ketidaksamaan pandangan antara Walikota Padang Hendri Septa dengan Sekdako Amasrul harus segera diakhiri,” ujar Syafrizal Koto, Ketua Ormas Irama (Ikatan Rakyat Madani) Sumbar, saat jumpa pers Ormas dengan wartawan di salah satu kafe di pinggiran Kota Padang, Senin (2/8/2021) malam.

Selain Syafrizal Koto, petinggi Ormas yang hadir adalah Ketua Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra Putri ABRI (GM FKPPI) Evi jufflan, dan Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Sumbar Syaiful Pong.

Menurut Syafrizal Koto, jika Amasrul sebagai Sekdako memang tidak bisa berkoordinasi dengan dengan Wali Kota, sebaiknya Amasrul berkenan mengundurkan diri dari jabatan Sekdako Padang.

Sementara Ketua GNPK Sumbar, Syaiful Pong menegaskan, kekacauan koordinasi antara Wako dan Sekdako dapat menyebabkan efisiensi dan efektibitas kerja menjadi terganggu dan ujung-ujungnya merugikan warga Kota Padang.

“Sekdako itu posisi tertinggi aparatur pemerintahan di Kota Padang. Dia merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kota Padang. Kalau koordinasi tidak baik kan miris, Sekdako tidak loyal ke Wali Kota. Yang rugi warga Kota Padang,” ujarnya.

Ia mengatakan, biasanya yang bersiteru adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Ini malah Sekdako bersiteru dengan Wali Kota, sejarah baru di Kota Padang, mungkin di Indonesia Sekdako yang mengambil posisi bersebarangan dengan Wali Kota hanya di Kota Padang,” paparnya.

Sedangkan Wakil Sekretaris GM FKPPI, Evi Jufflan mengatakan seharusnya Sekdako menjaga etikanya dengan Wali Kota.

“Aneh rasanya, seorang Sekdako menampakan ke publik hubungan yang tidak harmonis dengan Wako. Apalagi itu berimbas dengan batalnya Rapat Paripurna KUA-PPAS di DPRD Kota Padang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, mestinya Sekdako menahan diri selaku pamong senior di Kota Padang. Sebab, dia merupakan tauladan bagi ASN di Kota Padang.

“Jika situasi ini merembet ke ASN lain, yang secara terang-terangan berseberangan dengan Kepala Daerah, yang rugi kan warga kota. Sebenarnya, ini kan bisa diselesaikan secara baik-baik. Tapi ini kan sudah menjadi kurenah kita mau ngomong apa lagi,” katanya. agusmardi