Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumbar Sampaikan 46 Rekomendasi ke Gubernur
JURNAL SUMBAR | Padang – Sejak dikukuhkan pada akhir Mei 2021 lalu, dan telah melakukan sejumlah rangkaian pengkajian dan diskusi mendalam, Majelis Pertimbangan Kelitbangan (MPK) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akhirnya menetapkan 46 rekomendasi dari 10 bidang untuk kegiatan tahun 2021. Rekomendasi yang telah dibukukan tersebut disampaikan kepada Gubernur Sumbar, di Aula Kantor Gubernur, Senin (4/4/2022).
Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Koordinator MPK Sumbar, Prof. Musliar Kasim. Ke-10 bidang yang disampaikan Musliar, adalah bidang pendidikan, kesehatan, ABS-SBK, pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan. Selain itu juga bidang peternakan, ekonomi syariah dan UKM, Ekonomi kreatif dan kepariwisataan, bidang infrastruktur dan bidang pemerintahan.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan, diantaranya untuk bidang pendidikan adalah menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 persen dan tunjangan khusus sebesar 2,5 juta untuk guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Untuk bidang pertanian diantaranya adalah pengembangan wirausaha muda pertanian terintegrasi.
“Untuk bidang ekonomi syariah, Majelis Pertimbangan Kelitbangan merekomendasikan konversi bank nagari menjadi bank nagari syariah, pengembangan wakaf serta pusat pengembangan industri halal,” jelas Musliar.
Sementara untuk bidang kesehatan, MKP menyampaikan rekomendasi diantaranya pengembangan rumah sakit Provinsi Sumatera Barat, Kebijakan Percepatan Penanganan Stunting Di Sumatera Barat, serta Kebijakan Percepatan Vaksinasi Covid-19 Sumbar.
Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi, menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang disampaikan MKP.
“Atas rekomendasi dan kajian kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Rekomendasi ini perlu kita sikapi dengan kegiatan dan kebijakan-kebijakan provinsi, diantaranya sekaitan dengan pendidikan, insyaallaah ini akan kita sikapi dengan kebijakan kita,” kata gubernur.
Secara khusus, kedepan gubernur juga menyampaikan keinginan untuk pengembangan pendidikan kejuruan peternakan SMK PP di Padang Mangateh, Kabupaten Limapuluh Kota menjadi pusat pendidikan peternakan dengan menggabungkan seluruh sekolah peternakan yang ada di Sumbar.
“Kita rencanakan SMK SMK sejenis kita kumpulkan di satu tempat di SMK PP. lokasinya sangat strategis dengan luas lahan 13 hektar dan disitu juga terdapat UPT peternakan sapi dan banyak peternak ayam juga, jadi sangat relevan,” sambung gubernur.
Terkait rekomendasi bidang lainnya, gubernur sangat merespon positif seperti pengembangan rumah sakit, konversi bank daerah menjadi bank syariah yang sedang berjalan, termasuk bidang lingkungan untuk pengurangan sampah.(via/MMC).
Dinas Kominfotik Sumbar
