Atas Ranperda APBD 2023, Ini Padangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Tanah Datar
JURNALSUMBAR| Batusangkar – Agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tanah Datar Tahun Anggaran 2023, Rabu (8/11) digelar DPRD Tanah Datar dalam Rapat Paripurna diruangan sidang DPRD Tanah Datar di Pagaruyug.
Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi, Dt. Bungsu dihadiri 26 anggota DPRD, Wakil Bupati (Wabup) Richi Aprian, Forkopimda, Sekda Iqbal Ramadi Payana, Asisten Ekobang Abdul Hakim, Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmy Harun, Kepala OPD, Wali Nagari dan undangan.
Pandangan umum diawali Fraksi PPP dengan Juru Bicaranya (Jubir) Agus Topik. Dalam penyampaian nya, Agus Topik mempertanyakan 4 poin. antara lain, berapa persen capaian RPJMD dan Progul tahun 2023 sesuai dengan APBD 2023, berapa rancangan atau perkiraan defisit APBD 2023, apalagi karena diperkirakan akan ada resesi ekonomi.
Dikatakan, Pasca pandemi Covid-19, apa program dilaksanakan untuk recovery ekonomi, dan tak kalah penting adalah apakah di tahun 2023 ada anggaran yang mengakomodir pelaksanaan Progul, Peningkatan dana operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan organisasi keagamaan, berapa besarnya.
Sedangkan fraksi Gerindra dengan jubir Afrizal Dt, Rajo Lenggang mempertanyakan apa upaya Pemda Tanah Datar selama 3 tahun terakhir dalam menyikapi tingginya ketergantungan terhadap alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat, dan bagaimana gambarannya untuk 3 tahun kedepan. Ia juga mempertanyakan adanya asumsi liar dimasyarakat bahwa pemda akan melaksanakan Pilwanag serentak di 54 nagari setelah Pilkada.
Makanya, fraksi Gerindra tidak setuju kalau memang ada rencanan pemda apabila didak dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang akan terjadi Pj Wali Nagari selama sekian tahun, dan ini sangat tidak efektif.
Jubir Fraksi Perjuangan Golkar Herman Sugiarto menyampaikan, terkait kesadaran pembayaran pajak, apa upaya yang sudah dilakukan Pemda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Berapa estimasi penerimaan daerah dari pajak atau retribusi jika masyarakat melakukan pembayaran dengan maksimal, berapa presentase
yang bisa diperkirakan Pemda terhadap pendapatan daerah.
Fraksi PAN dengan juru bicara Zulli Rustam mempertanyakan apa program jitu untuk peningkatan kualitas guru yang bisa menciptakan siswa yang berkualitas di Tanah Datar. selain itu juga mempertanyakan berapa jumlah guru mulai dari TK hingga SMP dan juga kualitasnya. Disamping itu juga dipertanyakan apakah Dewan Pendidikan masih ada di Tanah Datar, karena perannya bersama komite sekolah adalah menganlang dana masyarakat untuk peningkatan pendidikan di kabupaten Tanah Datar dan juga disatuan pendidikan
Kata Zulli,para komite sekolah ingin berdikusi dengan dewan pendidikan guna menyalurkan aspirasi para orang tua melalui dewan pendidikan ke pemerintah daerah.
Dalam Rapat Paripurna, topik fraksi lainnya mempertanyakan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat sampai dengan kesadaran dan pelaksanaan penarikan pajak.
Sidang Paripurna ada yang tidak dihadiri kepala OPD, Camat dan Wali Nagari sehingga Pimpinan sidang Anton Yondra mempertanyakan keseriusan OPD, Camat dan Wali Nagari untuk pembahasan APBD 2023.Seterusnya dilaksanakan penyerahan pandangan fraksi DPRD kepada Pemerintah Daerah oleh.Anton Yondra kepada Richi Aprian – habede
