Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rencana APBD Tanah Datar 2023, Ini Jawaban Bupati Eka Putra

160

JURNALSUMBAR | Batusanhkar- Sidang paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tanah Datar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Jumat(11/11) dilaksanakan DPRD Tanah Datar dengan agenda Jawaban Bupati Tanah Datar terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.

Rapat tersebut dihadiri Bupati Eka Putra dan Wakil Bupati Richi Aprian serta Sekda Iqbal Ramadi Payana, Asisten I, II dan III, para staf ahli Bupati, kepala OPD, Kabag dan Kabid di lingkungan Setda dan undangan

Dalam kesempatan itu,
Bupati Eka Putra bersama Wabup Richi Aprian bergantian menyampaikan jawabannya yang dimulai Fraksi PPP, terus Fraksi Demokrat, Fraksi Pernjuangan Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Hanura dan Fraksi Nasdem.

Pertanyaan Fraksi PPP mengenai. berapa persen target capaian RPJMD dan Progul Pemerintah Daerah Tahun 2023, dijelaskan Bupati, capaian disesuaikan dengan target pada dokumen RPJMD Tanah Datar Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2021 dan Roadmap Pelaksanaan Program Unggulan yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022.

Eka juga menjawab pertanyaan tentang rancangan/perkiraan defisit APBD 2023 dan langkah persiapan yang dilakukan Pemerintah Daerah terkait adanya isu resesi ekonomi tahun 2023 mendatang.

Perkiraan defisit pada rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp150.025.375.100. Dan isu adanya resesi ekonomi tahun 2023, perlu menyusun langkah-langkah penanggulangan sehingga dapat meminimalisir dampak perekonomian masyarakat,sebut Eka.

Jawaban pertanyaan tentang apakah dalam APBD 2023 mengakomodir Progul peningkatan dana operasional KAN, LKAAM, bundo kandung dan organisasi keagamaan, dan berapa besaran peningkatan dari tahun sebelumn ini.

Peningkatan dana operasional KAN, LKAAM, bundo kandung dan organisasi keagamaan tahun 2022 dianggarkan Rp.623 juta, sedangkan pada Ranperda Tahun 2023 dianggarkan Rp.757 juta mengalami kenaikan 22%,kata bupati.

Pertanyaan upaya dan langkah kebijakan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan kepada pusat telah dilakukan upaya dan langkah pemerintah daerah.

Kita melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah retribusi daerah, kemudian meningkatkan pelayanan pajak dan pemutakhiran data wajib pajak, melakukan pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah,kata Eka.

Tentang kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak tahun 2023 dan menjawab isu akan dilakukan penundaan sementara Pilwana Serentak.

Mengenai Anggaran pelaksanaan Pilwana Serentak, jelas bupsti, telah dialokasikan pada RAPBD Tahun Anggaran 2023. Tentang isu penundaan, sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi dari Pemerintah Pusat, kita akan terus berkoordinasi. Jika ada pemberitahuan moratorium tersebut sudah dikeluarkan, maka proses dan tahapan pilwana serentak tahun 2023 akan disesuaikan dengan kebijakan yang ada.

Selanjutnya, Bupati Tanah Datar menjawab pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD yang disampaikan Bupati Eka Putra dan Wabup Richi Aprian setebal 38 halaman menjawab pertanyaan delapan fraksi.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra – habede