Pemkab Sijunjung Teken MoU dengan Pemprov Jabar, Ini Pesan Kang Emil

“Yang terpenting sekali jangan sampai terjadi jual beli jabatan. Ini yang terpenting. Semoga Sijunjung bisa menjadi motor pelaksanaan di Sumbar,”ucap Gubernur Jabar, Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D, berharap.

JURNAL SUMBAR | Bandung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung, Sumatera Barat, pada Kamis (5/1/2023) melakukan penandatangan kerjasama “Nota Kesepahaman” Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) di Rumah Dinas Gubernur Jabar.

Dari pihak Pemkab Sijunjung sendiri, MoU itu langsung diteken Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si disaksikan

Selain itu, penandatanganan tersebut juga disaksikan Asisten 3 Setdakab, dr.H. Edwin Suprayogi,M.Kes, Kepala BKPSDM, Riky Mainaldi Neri,S.STP, M.Si, Kepala Bapppeda, Dra Yuni Elvisa,MT, Kadis Nakertrans, Khamsiardi, S.STP, M.Si, Kadis Kominfo, David Rinaldo, S.STP, Plt Inspektur Daerah, Rahmat Ronalsi Rosman,S.STP, M.Si, Sekretaris BKPSDM, Medi,SH, Kabag Tapem, Roni.S,S.STP, Kabag Organisasi, Wandri Fakhrizal,SH, Kabid Pengadaan, Mutasi dan Pensiun BKPSDM, Nasirun,SP, , Analis Kebijakan Bagian Pemerintahan Setdakab, Andril,S.Kom, Fungsional Umum BKPSDM, Jedra Sudirman, S.STP, M.Han, dan Ajudan Bupati, Ikhsan Maulana.

Selain itu, Ketua dan Sekretaris Forum Pelayanan Publik (F.Yanlik) Kabupaten Sijunjung, Saptarius (Wartawan Utama) dan Fajar Seftrian juga ikut dalam rombongan tersebut.

Dari pihak Pempro Jabar langsung diteken Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D., yang kerap disapa Kang Emil dan disaksikan para pejabat dilingkup Pemprov Jabar.

Tak hanya itu, Nota Kesepahaman juga dilakukan antara BKP SDM Sijunjung dengan Pemprov Jabar. Dari Pemkab Sijunjung langsung diteken Kepala BKPSDM, Riky Mainaldi Neri,S.STP, M.Si dan dari Pemkab Jabar diteken Kepala BPSDM Prov. Jabar Yulia Dewita.

Penandatanganan tersebut dilakukan karena Pemprov Jabar berhasil menerapkan sistem merit dengan kategori sangat baik dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemprov setempat.

Adapun sistem merit itu sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Terkait hal tersebut, Bupati Sijunjung Benny Dwifa menyebut pihaknya bekerja sama dalam membangun sistem merit di Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

“Hari ini (Kamis-red) kita (Pemkab Sijunjung dan Pemprov Jabar-red) sudah melakukan penandatanganan MoU, mudah-mudahan kedepannya sistem merit di Pemkab Sijunjung dapat diterapkan secara maksimal,” harap Benny

Gubernur Jabar, Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D, menyambut baik atas kunjungan dan MoU dengan Pemkab Sijunjung, Sumbar.

Banyak hal yang disampaikan kang Emil pada kegiatan MoU itu, mulai soal masalah yang dihadapi Jabar hingga keberhasilan. Bahkan soal pelayanan publik hingga pegawai pun dikupasnya.

“Yang terpenting sekali jangan sampai terjadi jual beli jabatan. Ini yang terpenting. Semoga Sijunjung bisa menjadi motor pelaksanaan di Sumbar,”ucap Gubernur Jabar, Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D, berharap.

Sementara, Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Ridwan Kamil menyambut baik atas kunjungan dan MoU dengan Pemkab Sijunjung.

Banyak hal yang disampaikan Gubernur Jabar pada kegiatan MoU itu.

Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Emil itu menyampaikan bahwa kunci kesuksesan dari sistem merit di Jawa Barat adalah komitmen pimpinan.

“Karena kita akan mencari yang terbaik dari yang baik, dan akhirnya nanti pimpinan yang akan memilih. Jadi kita mengusulkan 3 yang terbaik, nanti pimpinan/PPK yang akan memilih dari ketiga tersebut sehingga dibutuhkan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan sistem merit ini,” jelasnya. 

Setelah komitmen pimpinan, hal pertama yang perlu dibangun adalah sistem Big Data dimana nama sistem ini untuk di Jawa Barat adalah SIAP JABAR (Sistem Informasi Aparatur Jawa Barat). Ketika big data sudah terbangun, BKD dapat melihat bagaimana kondisi masyarakat yang dilayani lalu dibandingkan dengan PNS.

“Setelah dianalisis, ternyata terdapat kesenjangan generasi antara masyarakat dengan PNS yang ada. Dimana masyarakat di dominasi oleh generasi milenial sedangkan PNS banyak yang akan pensiun sementara kita tidak bisa merekrut dalam jumlah banyak. Maka dibutuhkan percepatan, dan caranya adalah dengan sistem merit, kita bangun pola karir dengan manajemen talenta ,” ungkapnya. 

Selain itu, pencapain tersebut tidak lepas dari peran dan kontribusi luar biasa tiga pilar yang saling bersinergi, yaitu BKD, BPSDM dan Biro Organisasi.

Sehingga pada penilaian penerapan Sistem Merit 2022, Pemda Provinsi Jabar dinilai sudah mengimplementasikan pengelolaan SDM aparatur dengan mengedepankan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi terbaik. 

“Yang mana berdampak pula pada signifikasi meningkatnya kinerja organisasi Pemdaprov Jabar melalui Indeks RB dan SAKIP dengan kategori A yang telah diperoleh dari Menpan RB,” tuturnya.

Ia berharap setelah kerjasama ini sistem merit dapat diterapkan di Kabupaten Sijunjung, semoga Sijunjung bisa menjadi motor pelaksanaan sistem merit di Sumbar umumnya.

Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, berterimakasih atas sambutan dari Pemprov Jabar. .Bupati juga menyampaikan ada sekitar 5.000 jiwa warga paguyuban Pasundan di Kabupaten Sijunjung.

“Bahkan juga ada yang sudah menjadi pejabat di Pemkab Sijunjung dan pengusaha serta menjabat diberbagai organisasi,”kata mantan pejabat dan Ketua DPD Partai Golkar Sijunjung itu yang siap bekolaborasi dengan Pemprov Jabar itu.

Usai melakukan penandatangan MoU dan penukaran cendramata dari masing-masing daerah juga dilakukan foto bersama. Lengkapnya simak video diatas