JURNAL SUMBAR | Pekanbaru – Kedatangan Presiden RI Joko Wiidodo datang Pekanbaru ke Provinsi Riau, kedatangan orang nomor 1 Indonesia itu dimanfaatkan oleh petani kelapa sawit untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan petani. Selain menyampaikan Riau sebagai Provinsi terluas kebun kelapa sawit di Indonesia, ternyata nol persen capaian Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di 2022 untuk petani serta harga Tandan Buah Segar (TBS) petani dibeli dengan harga memprihatinkan.
Keluhan petani di riau ini langsung disampaikan Dewan Penasehat DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) KH T Rusli Ahmad SE MM, kepada presiden, pertama tentang harga TBS Petani memprihatinkan, jauh dari harapan penetapan harga TBS yang ditetapkan Pemrov Riau.
“Pak presiden, rerata TBS petani diriau masih dihargai pabrik Rp1800-2.350/kg, karena Permentan yang mengatur tata cara penetapan harga TBS tidak berpihak kepada petani sawit. Terkhusus petani sawit swadaya yang jumlahnya 93 persen di Riau sama sekali tidak masuk dalam perlindungan permentan tersebut,” ujar Rusli Ahmad.
Kemudian, Permentan tersebut hanya mengikat ke Petani bermitra yang tidak lebih dari 7 persen yang ada di Riau. Kemudian program strategis PSR juga sangat ironis dan memprihatinkan. “Dengan gagalnya capaian PSR Nasional, dan di Riau sebagai provinsi terluas kebun sawit nya nol persen capaian PSR di 2022. Bukan cuman Riau, beberapa Provinsi lainnya juga nol persen capaian PSR. Ini yang jadi catatan kepada Bapak Presiden,” ujar Rusli Ahmad kepada presiden Jokowi.
Bapak presiden, Visi dan Misi pembangunan nasional hanya Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Menteri adalah pembantu Presiden, oleh karena itu jangan ada visi misi Kementerian yang bertentangan dengan Program Strategis Presiden dan Wakil Presiden, yang akhirnya menyulitkan petani.
“Persoalan PSR akan menjadi pertimbangan Pak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Kinerja Kementerian terkait, ini urgen dan harus gerak cepat Pak Jokowi”, ujar Rusli Ahmad yang juga tokoh pemuka agama masyarakat Riau.
Rusli Ahmad didampingi oleh Ketua Umum DPP APKASINDO Dr Gulat ME Manurung, MPC IMA dan Sekjend DPP APKASINDO Dr (cn) Rino Afrino ST MM CAPO, menambahkan pemaparan dari Rusli tentang capaian PSR kepada bapak presiden.
Gulat ME Manurung, secara teknis menguraikan kepada Presiden Jokowi tentang permasalahan petani, terkhusus terkait capaian PSR yang viral di akhir tahun lalu di Riau dan di Indonesia.
Capaian PSR tahun 2022 lalu adalah terendah sepanjang sejarah dan ini sangat mempengaruhi psikologis petani sawit untuk mengikuti arahan Presiden untuk mengikuti PSR, lanjutnya.
“Terus terang kami petani sawit berkecil hati dengan angka PSR di tahun 2022 yang hanya 9,4 persen dari target 180.000 haktar, disaat Pak Pak Jokowi sangat antusias menuntaskan capaian yang sudah ditargetkan”, ujar Gulat dihadapan Presiden.
Dijelaskanya juga kepada presiden, terkhusus persyaratan yang berhubungan dengan KLHK dan terakhir ditambah pulak persyaratan harus bebas Gambut dari Ditjen Lingkungan Hidup (PPKL), adalah kendala utama rendahnya capaian PSR di 2022.
“Kami berharap Pak Presiden segera turun tangan mengatasi kendala petani sawit mengikuti program strategis Presiden, seperti PSR dan Hilirisasi TBS Petani”, ujar Rino Sekjen APKASINDO menambah masukan kepada Presiden Jokowi.
Permasalahan utama PSR, perlu duduk bersama lintas kementerian dan harus dengan sungguh sungguh mencari resolusi. Permasalahan PSR adalah di persyaratan, yang cukup ribet dan rumit karena petani sawit harus pontang-panting mengurus 38 persyaratan lintas kementerian, sebagaimana tertuang di Permentan nomor 3 tahun 2022.
“Harusnya permentannya menyesuaikan dengan objek dan subjek permentan tersebut, ya petani sawit, supaya permentan tersebut bisa operasional dan Program Bapak Presiden tercapai sesuai target”, ujar Rino.
Mendengar pemaparan perwakilan petani sawit tersebut, Presiden Jokowi tampak terdiam sejenak sambil mengkerutkan kening dan langsung memerintahkan Protokoler Istana meminta nomor HP Gulat dan Rino sebagai perwakilan petani sawit di Indonesia untuk segera dikomunikasikan rincian kendala dan hambatan PSR serta kendala Program BPDPKS lainnya untuk kemudian segera dirapatkan di Jakarta. **