Pemkab Sijunjung Gelar Musrenbang Penyusunan RKPD 2024 dan Rembuk Stunting, Ini kata Bupati Benny Dwifa Yuswir

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Sijunjung, Sumatera Barat, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terintegrasi, pada Kamis (30/3/2023), di Gedung Pancasila Muaro Sijunjung.

Musrenbang yang juga diikuti Forkopimda Plus tersebut membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 dan rembuk penanganan stunting.

Kepala Bapppeda Kabupaten Sijunjung, Dra Yuni Elviza,MT, menyampaikan, penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2024 dilaksanakan secara terintegrasi dengan rembuk stunting tingkat Kabupaten Sijunjung.

Pengintegrasian tersebut, kata El, begitu sapaan akrab dari Kepala Bapppeda Kabupaten Sijunjung, Dra Yuni Elviza,MT, itu, bertujuan untuk sinergitas dan terkolaborasinya program dan kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah serta percepatan penurunan stunting.

“Untuk sama kita ketahui, bahwa stunting merupakan isu dan prioritas nasional dan perlu ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan pemerintah daerah,” ujarnya.

Musrenbang ini sebut El, menyasar tertampungnya masukan dari stakeholder untuk penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan yang akan dimuat dalam RKPD 2024.

Lanjut dia, Musrenbang yang digelar selama satu hari tersebut bertujuan menyepakati permasalahan pembangunan saat ini. Kemudian, menyepakati prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, untuk menyepakati program atau kegiatan, pagu indikatif, indikator, target kinerja serta lokasi. Adanya penyelarasan dengan prioritas provinsi.

“Kemudian mengklarifikasi program atau kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten dan mana yang menjadi kewenangan pemerintahan nagari,” papar Kepala Bapppeda Kabupaten Sijunjung, Dra Yuni Elviza,MT itu.

Ditambahkan Dra Yuni Elviza,MT, untuk mencapai sasaran dan tujuan musrenbang pihaknya menghadirikan sejumlah narasumber di antaranya, dari Kemenkes RI, BPS Sijunjung dan Dinas PU Propinsi Sumbar.

Musrenbang Penyusunan RKPD 2024 dan Rembuk Stunting itu dihadiri: Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung,Wakil Bupati Sijunjung, unsur Forkopimda,Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Kepala Balai Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bapppeda dan Kepala Perangkat Daerah terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah serta Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Tetangga, Narasumber Musrenbang Terintegrasi, Camat se- Kabupaten Sijunjung, Ketua TP PKK dan GOW Kabupaten Sijunjung, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD, Ketua MUI dan BAZNAS Kabupaten Sijunjung, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Sijunjung, Ketua Bundo Kanduang Kabupaten Sijunjung, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Wali Nagari dan Kepala Desa se- Kabupaten Sijunjung, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita dan Tokoh Masyarakat serta peserta Musrenbang juga hadir.

Musrenbang Penyusunan RKPD 2024 dan Rembuk Stunting tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, S.STP M.Si.

Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan Musrenbang ini dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun 2024 mendatang, atau lebih dikenal dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, sebagai rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

“Pelaksanaan Musrenbang pada hari ini adalah lanjutan proses Musrenbang di masing-masing kecamatan yang telah dilaksanakan yang dilanjutkan dengan Forum Perangkat Daerah untuk melakukan verifikasi usulan kegiatan Musrenbangcam baik secara administrasi maupun lapangan sebagai salah satu indikator bahwa usulan kegiatan tersebut Layak atau tidak layak dibahas dalam Musrenbang RKPD,” jelas bupati.

Bupati juga menyampaikan adanya Forum Pelayanan Publik yang independen untuk ikut mengawasi kinerja yang dilakukan OPD-nya.

“Ada Wartawan, LSM, Akademisi, Pamong dan juga ada dari MUI. Mereka tak digaji, mereka akan mengawasi setiap ada kegiatan pembangunan maupun kegiatan yang diselenggarakan OPD termasuk memantau dan menilai kinerja dari ASN,”terangnya.

Kegiatan itu diawali pantun bupati; Geopark Silokek tempatnya alami
Kita jadikan tema pembangunan
Sambutlah salam dari kami
Untuk seluruh tamu undangan

“Assamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh”

“Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024 dan Rembuk Stunting Tahun 2023 secara bersamaan merupakan salah satu wadah kita untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan daerah yang terintegrasi. Sehingga dapat dilahirkan kesepakatan terhadap prioritas program pembangunan daerah Tahun 2024 serta strategi dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting pada tahun ini dan keberlanjutannya pada Tahun 2024,”ucap bupati mengawali sambutannya.

Disebutkannya, berdasarkan data BPS, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2022, mengalami kemajuan yang cukup siginifikan yang ditandai :

1.Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 68,69 poin atau meningkat sebesar 1,22% dari Tahun 2021 (melebihi target RPJMD).

2.Meningkatnya PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB ) dari sebesar 40,31 juta rupiah pada Tahun 2021 menjadi sebesar 44,39 juta rupiah tahun 2022 (melebihi target RPJMD).

3.Menurunnya tingkat kemiskinan dari 6,8% pada tahun 2021 menjadi 6 % tahun 2022 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 15.070 jiwa (melebihi target RPJMD).

4.Menurunnya tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh yang diukur melalui Gini Ratio pada Tahun 2022 sebesar 0.243 atau lebih rendah dari Tahun 2021 sebesar 0,270 (melebihi target RPJMD).

5.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 sebesar 3,95% atau tumbuh sebesar 0,80% dari Tahun 2021 sebesar 3,15% (melebihi Target RPJMD ) .

6.Tingkat Pengganguran Terbuka tahun 2022 sebesar 4,87% atau mengalami kenaikan sebesar 1,30% dari Tahun 2021 sebesar 3,57%, namun masih melebihi target RPJMD.

“Kenaikan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Sijunjung, hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama kita perlu melakukan upaya-upaya untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan serta meningkatkan kualitas pelatihan prakerja bagi pencari kerja di Kabupaten Sijunjung

Cukup membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat pada Tahun 2022 mencerminkan adanya dampak dari pelaksanaan program pembangunan daerah Tahun 2022. Sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 ini memberikan apresiasi melalui penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik ke 6 dari 12 Kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat yang diserahkan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024,”papar alumni IPDN itu.

“Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami atas Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Sijunjung mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung”.

“Penghargaan tersebut, menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah hingga sampai ke tingkat Nasional, melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas dan terintegrasi antar sektor serta mengembangkan inovasi daerah yang lebih berdampak terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026. Salah satunya, melaksanakan Musrenbang yang Terintegrasi seperti saat ini,”ungkap mantan pejabat birokrasi Pemkab Sijunjung.

“Penurunan angka prevalensi stunting merupakan isu Nasional dan sekaligus menjadi permasalahan pokok pembangunan daerah yang sangat penting kita perhatian secara bersama-sama. Karena, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI awal Tahun 2023, angka prevalensi stunting Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2022 sebesar 30,0% atau mengalami penurunan 0,1% dibanding Tahun 2021. Sesuai data SSGI tersebut, tercermin bahwa angka prevalensi stunting Kabupaten Sijunjung masih pada kategori tinggi dibandingkan dengan Nasional sebesar 21,6% dan Provinsi sebesar 25,2%,” beber bupati.

Sementara itu, tambah Bupati Benny, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi e-PPGBM angka prevalensi stunting Kabupaten Sijunjung Tahun 2022 sebesar 17,3% atau mengalami penurunan yang signifikan terhadap Tahun 2021 sebesar 23,3%. Terlepas data yang kita gunakan, angka prevalensi stunting Kabupaten Sijunjung masih tinggi dari target Nasional pada Tahun 2024 sebesar 14%.

Untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah tersebut, kata bupati, diharapkan adanya kesamaan persepsi bersama dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting. Terutama, dalam melakukan intervensi spesifik, diantaranya pemberian tablet darah bagi remaja putri, wanita usia subur dan ibu hamil, pemantauan pertumbuhan Balita dan sebagainya. Disamping itu, intervensi sensitif lebih difokuskan kepada penyediaan layanan air bersih dan ketersediaaan sanitasi yang layak serta ketersediaan pangan yang bergizi, pendamping keluarga risiko stunting dan penurunan jumlah penduduk miskin, terutama miskin ekstrim.

“Kita menyadari, bahwa permasalahan dan tantangan pembangunan daerah pada Tahun 2024 cukup berat dan sangat menantang. Mengingat target penurunan angka prevalensi stunting harus dicapai sebesar 14% sesuai dengan target Nasional serta penghapusan jumlah penduduk miskin ekstrim, sementara berdasarkan data BPS tahun 2021 kemiskinan ekstrim Kabupaten Sijunjung mencapai 2,10% atau sebanyak 5.032 jiwa. Selain itu, masih rendahnya daya saing ekonomi masyarakat Kabupaten Sijunjung terhadap daerah lain yang ditandai capaian kinerja makro pembangunan Kabupaten Sijunjung hingga Tahun 2022 masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, Tahun 2024 kita memiliki keterbatasan fiskal pembangunan dan sumber daya ekonomi daerah akibat adanya pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak. Oleh karena itu, kolobarasi dan integrasi program pembangunan antar pemangku kepentingan sangat dibutuhkan saat ini,”terang Benny.

“Melalui percepatan penurunan angka prevelensi stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim, kita berharap meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan didukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh sebab itu, tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 ditetapkan, yaitu; “Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Tema pembangunan daerah tersebut, merupakan keselarasan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Sehingga adanya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan dengan nasional dan provinsi serta Kabupaten/Kota tetangga. Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian/Lembaga memprioritaskan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sijunjung sesuai dengan kewenangannya.

“Selain itu, kami berharap kepada Kabupaten/Kota tetangga agar adanya sinergitas pembangunan di daerah perbatasan. Sehingga memberikan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan Kabupaten Sijunjung serta mendukung proses Geopark Ranah Minang Silokek menuju Unesco Global Geopark,”pinta bupati.

Dalam menjabarkan tema pembangunan tersebut, perlu adanya perubahan bentuk kebijakan dan strategi yang efektif dan integratif serta kolaboratif. Sehingga adanya pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat disegala bidang melalui transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, kami mengeluarkan kebijakan setiap Kecamatan diberikan alokasi pagu indikatif sebesar 1 – 2 miliar rupiah berdasarkan luas wilayah, kondisi geografis dan demografis wilayah serta sosial ekonomi masyarakat.

Menurut bupati, alokasi pagu indikatif setiap kecamatan tersebut, diusulkan dan ditetapkan melalui Musrenbang RKPD Tahun 2024 Tingkat Kecamatan yang langsung dipimpin oleh Camat. Sehingga hasil Musrenbang Kecamatan dapat diakomodir hingga sampai proses penganggaran. Untuk merumuskan usulan program dan kegiatan prioritas Kecamatan tersebut, mempedomani kepada Arah Kebijakan dan fokus Pembangunan RKPD Tahun 2024 sebagai penjabaran dari tema pembangunan, antara lain :

1.Peningkatan kualitas sistem perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat miskin secara efektif dan tepat sasaran, dengan 6 (enam) fokus pembangunan.

2.Peningkatan kualitas sistem pemberdayaan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan industri rumah tangga, dengan 6 (enam) fokus pembangunan.

3.Peningkatan kualitas sistem dan tingkat pendidikan masyarakat berbasis pemberdayaan dan sosial budaya, dengan 5 (lima) fokus pembangunan.

4.Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan prilaku hidup sehat masyarakat, dengan 4 (empat) fokus pembangunan.

5.Peningkatan kualitas sistem penangganan stunting berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan 6 (enam) fokus pembangunan.

6.Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar yang merata berwawasan lingkungan, dengan 6 (enam) fokus pembangunan.

7.Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik yang adaptif, responsif dan inovatif, dengan 4 (empat) fokus pembangunan.

“Berdasarkan arah kebijakan dan fokus pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 tersebut, diharapkan target indikator makro pembangunan daerah dapat tercapai, sebagai berikut :

1.Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,76%
2.PDRB Perkapita (ADHB) sebesar Rp 51,04 juta
3.Tingkat Kemiskinan sebesar 5,96%
4.Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,32 poin
5.Tingkat Pengganguran Terbuka sebesar 4,50%
6.Indeks Gini sebesar 0,238

Berdasarkan laporan Kepala Bapppeda diawal acara, terdapat 3 (tiga) Kecamatan terbaik pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024 Tingkat Kecamatan dan 3 (tiga) Perangkat Daerah Terinovatif Tahun 2022. Untuk itu, kami mengucapkan Selamat kepada Kecamatan yang Terbaik dalam melaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2024 Tingkat Kecamatan pada Tahun 2023 ini dan Perangkat Daerah yang terinovatif.

Bagi kecamatan yang belum dikategori terbaik dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun ini, diminta untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang dan meningkatkan kualitas pelaksanaannya ditahun-tahun berikutnya.

“Untuk kecamatan yang terbaik dalam melaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2024 agar tetap mempertahankan dan lebih ditingkatkan kualitasnya. Selanjutnya kepada Kecamatan yang terbaik dalam melaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2024 akan menjadi pertimbangan kami menambah alokasi pagu indikatif pada tahun rencana berikutnya,”ucap bupati.

Sementara itu, sebut bupati, bagi Perangkat Daerah yang belum masuk kategori yang terinovatif, diminta untuk membangun ekosistem Inovasi secara terstruktur dan berkelanjutan. Sehingga berdampak terhadap kinerja pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan. Sedangkan Perangkat Daerah yang masuk kategori terinovatif agar dapat mengembangkan Inovasi yang telah dibangun dan diharapkan menjadi replikasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung atau bahkan Pemerintah Daerah lainnya.

Melalui Musrenbang Terintegrasi ini, tambah bupati, diharapkan dapat dirumuskan skala prioritas program pembangunan daerah Tahun 2024 yang lebih tepat sasaran sesuai tema dan agenda pembangunan.

“Oleh sebab itu, kami berharap kepada seluruh peserta Musrenbang Terintegrasi agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam memberikan masukan dan usulan, baik secara langsung atau secara tertulis sesuai format yang telah diberikan. Sehingga rancangan RKPD Tahun 2024 lebih sempurna dan percepatan penurunan angka prevelansi stunting lebih efektif”.

“Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyimak konsep pemikiran yang disampaikan oleh para Narasumber dalam kegiatan Musrenbang Terintegrasi ini. Sehingga dapat menjadi panduan kita dalam merumuskan program prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2024 yang akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah secara parsial dan lintas sektoral”.

“Pada kesempatan ini, kami minta Kepala Perangkat Daerah dalam penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.Pedomani hasil Forum Perangkat Daerah serta Musrenbang RKPD Tahun 2024 Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

2.Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3.Tema dan arah kebijakan serta fokus pembangunan RKPD.

4.Dukungan untuk sinergitas program/kegiatan pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sesuai dengan kesepakatan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 .

5.Pemenuhan target RKP Tahun 2024 melalui perumusan program/kegiatan yang selaras dan sinkron dengan program Kementerian/Lembaga.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian kita bersama dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2024 dan Rembuk Stunting Tahun 2023. Mudah-mudahan hasil musyawarah ini, terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, inovatif dan terintegratif serta kolaboratif. Sehingga mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan daerah saat ini dan tahun depannya,”papar Bupati Sijunjung secara terang benderang pada Musrenbang RKPD Tahun 2024 dan Rembuk Stunting Tahun 2023 itu.

“Akhirnya, marilah kita berserah diri kepada Allah SWT. Semoga pelaksanaan kegiatan kita ini diberi berkah dan rahmat oleh Allah SWT untuk menghasilkan kesepakatan yang berkualitas bagi kemajuan pembangunan daerah dan ibadah puasa kita pada bulan ramadhan ini diterima oleh Allah SWT, aamiin..aamin ya rabbal a’lamin

Duduk di belakang seorang diri
Membaca materi menyandar ke dinding Walaupun Musrenbang RKPD hanya sehari Hasil yang diperoleh sangatlah penting.

Jalan jalan ke Tanjung Gadang
Bersama keluarga naik mobil
Ayo cegah stunting dari sekarang
Penuhi asupan gizi ibu hamil

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahiim acara Musrebanbang RKPD Tahun 2024 dan Rembuk Stunting Tahun 2023 secara resmi kami Buka,”ucap Bupati Benny mengakhiri sambutannya dengan berpantun.

Sebelum itu, juga ada penyapaian sikap dari forum anak Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan pimpinan DPRD Sijunjung yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Redi Susilo mendukung penyelenggaraan Musrenbang terintegrasi.

Sementara itu, juga ada penyampaian dari Kepala Bapppeda Provinsi Sumbar diwakili Kabid Perencanaan. Ia mengapresiasi Bapppeda Sijunjung berhasil mensukseskan pelaksanaan Musrenbang.

Ia juga membahas pertumbuhan ekonomi, SDM, masalah kemiskinan, pertanian, industri perdagangan, pariwisata dan beberapa sektor lainnya pun disampaikan, termasuk sektor jasa juga dijelaskannya.

Selain itu, Anggota DPRD Sumbar, Daswanto, dalam sambutannya, menyampaikan, terkait pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan stutus jalan di kabupaten juga dikupasnya.

Bahkan soal sektor pertanian, pengairan juga disampaikannya agar dibahas dalam musrenbang hingga disampaikan ke provinsi dan pusat. Soal SDM juga diharapkannya agar menjadi perhatian serius Pemkab Sijunjung. Selain itu ada singkronisasi dari Pemprov dan Pemerintah Pusat.

Acara juga diselingi penyerahan hadiah pada penyelenggaran terbaik musrenbang kecamatan dan penyerahan penghargaan pada OPD terinovasi

Untuk penyelenggaraan muarenbang terbaik diterima Kecamatan Tanjung Gadang, Koto VII dan Lubuktarok. Sedangkan OPD terinovasi diterima Kadis Dukcapil Febrizal Ansori, Kadis Dagprinkop, Yulizar dan Kadis Kominfo David Rinaldo.

Piagan tersebut diserahkan Bupati, Wabup, Sekdakab, Wakil Ketua DPRD, dan Kajari.*