JURNAL SUMBAR | Pesisir Selatan – Dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu 2024, Kabag Ops Polres Pessel, Kompol Allan Budi Kusuma Katinusa, S.I.K melakukan koordinasi dan silahturahmi dengan jajaran Diskominfo Pessel, Rabu, (24/01) dan diterima langsung Kadis Kominfo Wendi, Sekretaris, Hasrul Sani, Kabid Aptika, Syafrudin dan Kabid IKP, Wildan.
Menurut Allan, hasil temuan dilapangan, ditemukan sejumlah titik atau area yang tidak ada sinyal alias blankspot.
” Bersama Pak Kapolres, AKBP Novianto Taryono, S.H, S.I.K, kami lakukan giat ke lapangan, dan ditemukan 39 titik rencana lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), tidak ada jaringan internet, sehingga ini perlu dicarikan solusi” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tanpa sinyal itu terdapat di 8 kecamatan dan hampir 19 nagari atau kampung se-Pesisir Selatan.
Kadis Kominfo Wendi, mengungkapkan atas nama pimpinan mengucapkan apresiasi gerak cepat yang dilakukan Polres Pessel, terkait mitigasi area lemah sinyal atau tidak ada jaringan sama sekali.
“Data yang disampaikan Pak Kabag Ops hampir persis sama dengan data Kominfo” jelas Wendi, yang didampingi Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Syafrudin.
Ditambahkan Syafrudin bahwa lokasi-lokasi tersebut memang sudah diusulkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia beberapa tahun terakhir untuk mendapat akses pelayanan dari BAKTI.
“Namun sampai saat ini masih dalam tahap pengusulan dan kita menunggu tindak lanjut dari Kementrian Kominfo” tukuknya.
Terkait pelaksanaan Pemilu yang makin dekat maka secara umum 182 kantor walinagari di Pessel sudah terjangkau jaringan internet.
“Artinya, memang terkait area TPS yang blankspot tersebut bisa memanfaatkan internet nagari yang ada, walau agak jauh dari lokasi TPS dimaksud” ujarnya.
Sementara itu terpisah saat dihubungi Anggota DPRD Fraksi PAN, Novermal Yuska, juga berharap agar BAKTI Kementerian Kominfo untuk segera merealisasikan BTS, sehingga lokasi blankspot tersebut, dapat dijangkau jaringan seluler sehingga tidak ada lagi kampung yang tidak mendapat layanan komunikasi.
“Layanan publik berbasis digital yang digaungkan Pemerintah mesti betul-betul didukung dengan infrastruktur yang sampai ke pelosok” tambahnya. (Wnd)