Ekos Albar Ceritakan Cara Turunkan Angka Stunting Saat Jadi Wakil Wali Kota Padang
JURNAL SUMBAR | Limapuluh Kota – Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Ekos Albar, bersilahturahmi dengan emak-emak di Kabupaten Lima Puluh Kota, Selasa (5/11/2024). Di sana ia mengunjungi Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, dan Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
Banyak aspirasi yang disampaikan emak-emak kepada Ekos, misalnya tentang dasawisma, kader posyandu, dan anak-anak stunting. Evi Mariana, emak-emak yang hadir dalam pertemuan itu, yang merupakan kader posyandu, meminta Ekos memperhatikan kader Posyandu. Ia juga meminta Ekos untuk menurunkan angka stunting di Sumbar jika jadi wakil gubernur.
Tentang dasawisma dan kader posyandu, Ekos mengatakan bahwa banyak sumber bantuan yang bisa didapatkan untuk dasawisma dan kader Posyandu, salah satunya dari Kementerian Sosial. Untuk mendapatkan bantuan itu, dibutuhkan kepala daerah yang memiliki akses dengan pemerintah pusat. Ia lantas menyebut bahwa ia punya jaringan dengan pejabat di pemerintah pusat dan pihak swasta di Jakarta.
Dengan jaringannya itu, Ekos menyatakan bahwa ia dapat menekan angka stunting sebagaimana yang ia lakukan ketika menjadi Wakil Wali Kota Padang. Untuk menekan angka stunting, ia tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah, tetapi juga dari bantuan pihak swasta melalui anggaran dengan mengandalkan dana CSR.
“Saya ketika menjadi Wakil Wali Kota Padang, angka stunting awalnya sekitar 19 persen. Ketika masa jabatan saya habis, angkanya tersisa 4 persen,” tuturnya.
Ekos menerangkan bahwa cara menurunkan angka stunting dari 19 persen hingga 4 persen ialah tidak hanya bergantung pada dana pemerintah. Menurutnya, kepala daerah harus pandai mencari dana ke pihak swasta melalui dana CSR. Ia mengungkapkan bahwa ia melakukan hal itu karena dana APBD sudah habis untuk menangani stunting.
“Ketika dana APBD habis, saya masukkan surat ke Astra pusat dan dalam waktu seminggu sudah diturunkan anggaran CSR. Jadi, perlu kepala daerah yang betul-betul memiliki jaringan. Kalau hanya menunggu APBD dan pusat tidak akan pernah cukup,” tuturkan.
Ekos menegaskan bahwa dalam mengatasi semua permasalahan, kepala daerah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk memanfaatkan jaringan yang ada di pusat.
“Kita bereskan masalah stunting, bisa dari pemerintah pusat maupun dengan jaringan kita di pusat. Jadi, bersama-sama kita memperbaiki itu. Lansia juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” tuturnya. (Adib)
