Gubernur Harap Persoalan Banjir dan Kekeringan Sumbar Teratasi

JURNAL SUMBAR | Padang — Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tumpangkan harapan pada seluruh peserta Seminar Nasional Bendungan Besar 2017 untuk menjawab persoalan banjir dan kekeringan landa Sumbar melalui optimalisasi pembangunan dan pengelolaan bendungan di Sumbar.

“Kami apresiasi KNI-BB (Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar) yang telah adakan seminar nasional di sini (Sumbar). Seminar ini terasa sangat relevan kini untuk Sumbar. Kita harap, ini bisa memaksimalkan pengelolaan bendungan untuk menjaga ketersediaan air selama kemarau dan mengendalikan air selama musim penghujan di daerah kami,” ujarnya saat memberikan Sambutan Selamat Datang kepada seluruh tamu undangan dan peserta Seminar Nasional Bendungan Besar 2017 dengan tema ‘Bendungan sebagai Infrastruktur Pengendali Banjir dan Kekeringan’ yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Grand Inna Muara Padang, Selasa (16/5) malam.

Di hadapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (MenPUPR RI) Basuki Hadimuljono dan jajaran pembina serta pengurus KNI-BB, Irwan Prayitno mengungkapkan, Sumbar adalah daerah yang punya sumber daya air sangat besar yang potensinya telah dimanfaatkan oleh Pemprov Sumbar semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.

“Di sini (Sumbar) ada 6 (enam) danau besar, embung-embung, dan hulu-hulu sungai yang airnya mengalir hingga provinsi tetangga. Potensi ini kami manfaatkan maksimal untuk listrik, irigasi pertanian, dan perikanan,” ungkapnya.

Namun begitu, ia menambahkan, besarnya potensi sumber daya air yang dimiliki Sumbar tidak diiringi dengan tata kelola yang cukup baik sehingga air yang seharusnya disyukuri sebagai anugerah harus diterima sebagai musibah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Belum maksimalnya tata kelola ini, paparnya lebih lanjut, dibuktikan dengan masih adanya banjir pada musim penghujan serta kerapnya pemadaman listrik selama kemarau.

“Air yang banyak ini kami akui belum maksimal ditata. Buktinya, adanya banjir seperti yang baru-baru ini melanda Pangkalan yang disebabkan pengelolaan sungai yang belum maksimal. Selain banjir, juga kekeringan. Kadang kala kami alami kekeringan. Buktinya? Listrik kami sering padam,” ungkapnya.

Bendungan, menurut Gubernur kemudian, adalah infrastruktur yang memiliki peranan penting bagi Provinsi Sumatera Barat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sebelumnya ia urai. “Kami sebagai orang daerah berharap agar persoalan ini dapat diatasi. Jawaban untuk ini tentu bendungan. Sumbar butuh bendungan yang tangguh. Mohon bangun banyak bendungan. Semoga dengan bendungan, keberlimpahan air kita tetap menjadi anugerah,” harapnya.

Menutup sambutannya, Gubernur secara langsung meminta Menteri PUPR RI Basuki Hadimulyono memberi tambahan anggaran untuk Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Prov. Sumbar guna memaksimalkan pengelolaan dan pemeliharaan bendungan-bendungan di Sumbar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum KNI-BB Hari Suprayogi membuka sambutannya dengan mengutip -apa yang ia katakan sebagai- pernyataan Menteri PUPR RI yang menyebutkan tantangan pengelolaan sumber daya air lima tahun menuntut pembangunan dan pemeliharaan bendungan besar yang dilakukan dengan profesional oleh profesional.

Dalam rangka mewujudkan tenaga profesional tersebut, Hari mengatakan, KNI-BB telah menempuh sejumlah langkah, antara lain, meningkatkan kuantitas dan kualitas Ahli Bendungan melalui capacity building bekerjasama dengan sejumlah Perguruan Tinggi, Pusdiklat KemenPUPR, dan Balai Besar yang berada di bawah payung Dirjen Sumber Daya Air KemenPUPR di seluruh Indonesia.

Selain itu, tambah Hari, KNI-BB juga telah melakukan percepatan sertifikasi Ahli Teknik Bendungan Besar. “Sehingga kita memiliki cukup ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur bendungan besar, dan melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi bendungan besar,” katanya.

Upaya percepatan ini telah berhasil menciptakan kurang lebih 271 orang Tenaga Ahli Bendungan Besar bersertifikat di Indonesia. Pun begitu, Hari mengungkapkan jumlah yang ada kini belum sepenuhnya memadai. Ia katakan, “Masih diperlukan banyak pemegang Sertifikat Bendungan Besar untuk menjawab tantangan tadi. Belum lagi untuk menghadapi AEC (ASEAN Economic Community) yang telah dan sedang berjalan.”

Hari sendiri terdengar optimis kala mengulas sepintas permasalahan pengelolaan sumber daya air di Sumbar. Ia menyebutkan, panitia penyelenggara seminar telah menjaring tulisan-tulisan ilmiah yang inovatif dan aplikatif yang dapat diterapkan untuk mengurai kasus-kasus di daerah. Tidak terkecuali, Sumbar.

“Kami sudah minta panitia untuk jaring tulisan-tulisan yang inovatif dan aplikatif. Paper yang terhimpun juga terus meningkat standardnya. Dengan itu, mudah-mudahan hasil seminar ini bisa beri manfaat bagi Sumbar,” pungkasnya.

MenPUPR RI Basuki Hadimuljono sendiri, melalui sambutannya mengajak seluruh tamu undangan dan peserta seminar untuk optimis dan yakin bahwa pembangunan 49 (empat puluh sembilan) bendungan besar di seluruh Indonesua yang diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo akan dapat diselesaikan sesuai tenggat yang telah ditetapkan.

Optimisme ini, menurut Basuki, antara lain didukung oleh eksistensi KNI-BB dan Ahli Bendungan Besar Bersertifikat yang telah sukses mereka cetak. Dikatakannya, “Pasti ada yang pesimis dan ada yang optimis. Saya sampaikan, mari optimis ini (49 bendungan) dapat kita tuntaskan. Kenapa kita boleh optimis? Karena ada KNI-BB. Karena sekarang kita sudah punya certified experts.”

MenPUPR RI Basuki Hadimuljono lebih lanjut menjelaskan, dari 65 Bendungan Besar (49 bendungan baru, ditambah 16 bendungan yang pembangunannya telah dimulai pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II) yang ditargetkan rampung pada akhir masa Kabinet Kerja, 9 di antaranya telah selesai dibangun hingga medio 2017.

Pengerjaan 49 Bendungan Besar (BB) baru tersebut dikatakan Basuki Hadimuljono akan dilakukan secara bertahap; 13 BB baru pada 2015, 8 BB baru pada 2016, 9 BB baru pada 2017. 9 BB baru pada 2018, dan 10 BB baru pada 2019.

Bagaimanapun, Basuki menggarisbawahi dan menekankan agar KNI-BB tidak hanya berkutat pada persoalan kepakaran saja namun juga berupaya mengembangkan teknologi dan inovasi pembangunan dan pengelolaan bendungan.

“Kami harap, KNI-BB tidak hanya memelihara expertise (kepakaran) saja, namun mengembangkan teknologi dan inovasi juga. Soalnya ada banyak yang mau kita bangun. Tentu saja untuk kejar itu kita harus makin pintar mbangun dan ngelola,” pungkasnya untuk kemudian membuka secara resmi Seminar Nasional Bendungan Besar 2017 ini.

Seminar yang diselenggarakan oleh KNI-BB dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kementerian PUPR RI, dan PLN ini direncanakan akan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai dari hari ini hingga 19 Mei 2017 mendatang.

Sebagaimana disebutkan oleh Panitia Penyelenggara dalam Laporannya, seminar diikuti oleh 431 peserta yang berasal dari Anggota KNI-BB, Kementerian PUPR RI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, BUMN, Kontraktor, LSM, dan masyarakat pemerhati lingkungan.

Panitia Penyelenggara juga menyebutkan telah menghimpun kurang lebih 70 (tujuh puluh) judul di mana 37 di antaranya akan dipresentasikan. Usai presentasi dan rapat anggita tahunan KNI-BB, peserta diagendakan melakukan kunjungan ke PLTA Singkarak.