Rakor Lintas Sektoral, Pemkab Sijunjung Bertekad Cegah Pungutan Liar
JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Tak main-main. Kini Pemkab Sijunjung, di bawah komando Bupati H Yuswir Arifin, bertekad mencegah terjadinya pungutan liar di Lansek Manih.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin saat membuka secara resmi rapat koordinasi (Rakor) Sosialisasi Saber Pungli bagi Kepala OPD dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Rakor itu sendiri berlangsung di balairung Lansekmanih Kantor Bupati Sijunjung Kamis (12/10/2017).
Peserta rakor terdiri dari kepala OPD dan kepala instansi Vertikal di Kabupaten Sijunjung. Rakor tersebut juga di hadiri oleh Sekretaris I UPP Provinsi Sumatera Barat, AKBP Noorjahyo beserta rombongan, Forkopimda, Ketua Pengadilan Agama Sijunjung, Ketua Pengadilan Negeri Muaro, Sekdakab Zefnihan, Kepala OPD dan Kepala Instansi Vertikal serta undangan lainnya.
Bupati dalam sambutan nya berharap dengan adanya Sosialisasi dari Unit pemberantasan Pungli Provinsi Sumatera Barat, akan dapat mencegah dan meminimalisir perbuatan perbuatan yang mengarah kepada pungutan liar.
“Pemerintah Sijunjung bertekad untuk menyelenggarakan pemerintahan tanpa adanya pungutan liar. Untuk itu maka saya tidak akan mentolerir dan akan mengambil tindakan yang tegas kepada siapapun yang melakukan perbuatan pungutan liar,” ungkap bupati.
Bupati mengharapkan kepada OPD dan Instansi Vertikal di wilayah Kabupaten Sijunjung untuk dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik dan mempergunakan kegiatan ini untuk memahami pugli, serta kepada seluruh aparatur yang terlibat dalam acara bupati mengucapkan terima kasih dan meminta agar memperbanyak kegiatan seperti ini.
Ketua UPP Kabupaten Sijunjung Kompol H Siregar menegaskan dalam laporan nya bahwa tujuan utama adanya unit pemberantasan pungli adalah untuk meminimalisir kegiatan kegiatan yang bersifat pungli diwilayah Kabupaten Sijunjung serta kalau dapat membebaskan Kabupaten Sijunjung dari perbuatan pungli.pemberantasan pungli tidak akan mencapai tujuan nya jika tidak mendapat dukungan bersama dari seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara pemerintah. Andi humas
