Diikuti 30 Peserta Tim Pora Sijunjung, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang Gelar Rakor

502

JURNAL SUMBAR | Sawahlunto – Bupati Sijunjung, diwakili Staf Ahli Bupati, Mashariyanto,SE , membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) tingkat kabupaten setempat.

Rakor yang digelar di Parai Hotel, Kota Sawahlunto, Sumbar itu digelar Kantor Imgrasi Kelas 1 TPI Padang dan diikuti 30 peserta berasal dari kalangan TNI-Polri, Kejari, Kesbangpol dan Camat juga ikut.

Bupati dalam amanatnya yang disampaikan Staf Ahli Bupati Mashariyanto, menyambut baik kegiatan tersebut. Bupati berharap agar para peserta mengikuti kegiatan itu sebaik mungkin. “Saya juga dulu pernah ikut kegiatan ini dan hari ini adalah yang keduakalinya saya ikuti,”kata Mashariyanto.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang, Napis, kepada Jurnalsumbar.Com menyebutkan, bahwa Imigrasi selalu rutin mengadakan pemantauan terkat orang asing. Menurut Napis, ada 11 daerah wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang yang selalu dipantau.

Menurut dia, sejauh ini katanya, untuk Sijunjung sendiri belum ditemukan adanya orang asing di Sijunjung. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan keberadaan orang asing. Ia mengakui keterbatasan tenaga kerjanya.

Namun, pihak Dinas Transmigrasi Sijunjung, malah mengatakan ada dua orang asing yang bekerja di perusahaan di Kecamatan Kamangbaru. “Kami ada mengantongi foto pasfornya sebab hingga kini belum ada laporan ke Disnakertrans Sijunjung,”terang pihak Disnaker itu.

Pada Rakor tersebut, Kadiv IM diwakili Kabid Imigrasi, Hendriartono, memaparkar secara gemblang soal kebearadaan orang asing. Bahkan pihak Kantor Imigrasi juga berjanji akan menyelidiki dugaan keberadaan dua orang asing itu.

Pada kesempatan itu pihak intelijen Imigrasi, Ari juga menanggapi informasi keberadaan orang asing itu. Kegiatan tersebut juga ditandai dengan tanyajawab.

Kasi Intel Kejari Sijunjung, Eryanto, mengapresiasi Tim Pora yang dibentuk Imigrasi dan berharap adanya saling koordinasi termasuk melibatkan tokoh adat, agama dan pers. ius