Kondisi Keuangan Pemprov Sumbar Tahun 2022, Supardi; Transfer Dana Pusat Berkurang Hampir Satu Triliun

152

JURNAL SUMBAR | Padang – Kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) untuk memberikan layanan kepada masyarakat sepanjang tahun 2022 diyakini terus berkurang, karena kondisi keuangan Pemprov Sumbar untuk tahun 2022 kekurangan transfer dana dari pemerintah pusat hampir Rp1 Triliun.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan kondisi APBD tahun 2022 yang baru saja disahkan mengalami kekurangan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang jumlahnya ada Rp800 miliar lebih.

“Pendapatan APBD sebelumnya sebesar Rp6,5 triliun. Sekarang hanya Rp5,9 triliun. Kurang Rp700 miliar. Berkurangnya dari sumber pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang jumlahnya ada Rp800 miliar. Jika dijumlahkan juga hanya Rp6,1 triliun,” ungkap Supardi saat saat memberikan materi pada Bimbingan Tekhnis (Bimtek) Jurnalistik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumbar, Jumat (26/11) di Padang.

Seiring dengan kekuarangan transfer dana dari pemerintah pusat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) selama 2021-2026 harus dapat diselesaikan dengan sisa waktu 3,5 tahun. Karena pada tahun 2024 nanti dilaksanakan pemilu serentak di seluruh Indonesia.

Dengan kondisi saat ini Supardi memprediksi, pada tahun 2022 hingga 2023 kondisi pembangunan Sumbar ke depan juga akan mengalami hal yang sama dengan kondisi saat ini.

“Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Gubernur, Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub) memiliki tugas dan tanggungjawab yang cukup berat dalam melaksanakan pembangunan ke depan,” ujarnya.

Supardi menegaskan, satu-satunya solusi untuk mengatasi kekuarangan anggaran tersebut dengan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita tidak punya income yang jelas untuk membayar, jika kita meminjam anggaran daerah lain. Satu-satunya cara ya menggenjot PAD. Sementara, PAD masih bertumpu kepada pajak kendaraan bermotor. Kita sepakati bersama mencoba mencari solusi terbaik untuk meningkatkan PAD,” harapnya.

Ia menambahkan, pemerataan pembangunan antar wilayah, merupakan salah satu tujuan akan capai dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, akan tetapi kegiatan, belum didukung dengan anggaran memadai dan bahkan tidak ada alokasi anggaran sama sekali.

“Kondisi ini menunjukan Pemprov Sumbar belum memberikan perhatian merata kepada semua daerah di lingkup Provinsi Sumatera Barat,” ujarnya.

Dijelaskanya, Rencana Kerja (Renja) 5 Tahunan akan menjadi Rencana Strategis DPRD disusun pada awal masa jabatan DPRD. Sedangkan Rencana Kerja Tahunan, disusun setiap tahun anggaran akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran DPRD.

“Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Rencana Kerja DPRD disusun Badan Musyawarah berdasarkan usulan rencana kerja masing-masing alat kelengkapan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD,” ujarnya

Pemprov Sumbar (Eksekutif–red), disarankannya melakukan penginputan modul Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), karena perlu menghubungkan data perencanaan dan keuangan daerah, serta mempermudah sinkronisasi kebijakan di tingkat pemerintah pusat daerah.

“Kalau tidak ada serta masuk SIPD, pelaksanaan anggaran tidak dapat dilakukan, walaupun seorang Gubernur tidak dapat merubahnya” ujar Supardi politisi besutan Prabowo Subianto ini. (Agusmardi)