Kurangi Dampak Bencana di Sumbar, Gubernur Sedini Mungkin Tetapkan Status
JURNAL SUMBAR | Padang – Dampak pemanasan global salah satunya adalah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), perkiraan angka hasil perhitungan jumlah luas Karhutla dengan menggunkan analisi citra, hospot dan data lapangan dari Januari hingga Mei 2022 menempatkan Sumatera Barat berada di posisi top 2 di Indonesia dengan luas area 9.045 hektar.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB yang diwakili Kasubdit Pemulihan Sarana dan Prasarana BNPB RI, Budi Erwanto memaparkan dalam Rakornas yang dilaksanakan Kemenko Polhukam, Rabu (15/6/2022), strategi penanganan bencana asap Karhutla di Sumatera Barat merujuk arahan Presiden RI untuk penanggulangan Karhutlah yang pertama adalah Gubernur sedini mungkin menetapkan siaga darurat bencana Karhutla.
Kedua adalah melibatkan komponen pentaheli, yaki lembaga usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan media. Ketiga meminta kementerian atau lembaga/TNI-Polri memberikan dukungan sesuai tupoksinya. Keempat memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan kemampuan sistem peringatan dini, sosialisasi dan patroli.
“Kalau ada penetapan status tentu tindakan pemadaman titi api sedini mungkin bisa diupayakan,” ujar Kasubdit Pemulihan Sarana dan Prasarana BNPB RI, Budi Erwanto itu.
Lebih lanjut Budi Erwanto, yang juga urang awak itu mengatakan disisi lain untuk pencegahan Karhutla selain mengurangi kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar melalui pemberdayaan masyarakat, sosialisasi, edukasi dan penegak hukum yang tak kalah pentingnya adalah mengerahkan sumber daya dan kekuatan yang tersedia dengan tepat dan cepat untuk melakukan antisipasi dan deteksi dini serta melaksanakan pemadaman api yang baru muncul sesegara mungkin.
Budi juga mengutip salah satu arahan Presiden untuk Penanggulangan Karhutla, jangan biarkan api membesar, harus tanggap dan jangan sampai terlambat serta lakukan langkah penegakan hukum tanpa kompromi.agusmardi
