Menteri PANRB Apresiasi Bupati Benny Dwifa Gandeng F.Yanlik Tingkatkan Pelayanan Publik di Pemda Sijunjung

JURNAL SUMBAR | Jakarta – Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas memuji dan mengapresiasi Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si menggandeng Forum Pelayanan Publik (F.Yanlik) dalam meningkatkan pelayanan publik di Pemda.

Hal itu diungkapkan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas,M.Si, melalui Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Praktik Terbaik Pelayanan Publik KemenPANRB, Ajib Rakhmawanto, saat berdiskusi bersama Asisten 3 Setdakab Sijunjung, dr. Edwin Suprayogi, M.Kes dan Ketua F.Yanlik Sijunjung, Saptarius, pada Rabu (27/9/2023) di ruang kerjanya.

Meski begitu, Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Praktik Terbaik Pelayanan Publik KemenPANRB, Ajib Rakhmawanto, menyarankan F.Yanlik bersama Pemkab Sijunjung fokus pada inovasi Yanlik dengan berkunjung ke daerah TOP 99 dan TOP 45.

“Dengan adanya F.Yanlik, itu salahsatu inovasi yang luar biasa dibangun Pemkab Sijunjung. Dan memang begitu seharusnya—melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelayanan, baik itu soal pelayanan publik, maupun pelayanan lainnya, FPP ini baik dijadikan inovasi,”kata MenPANRB.

“Untuk mengembangkan pelayanan, ada baiknya F.Yanlik bersama Pemda untuk dapat melakukan studitiru ke daerah lain, seperti Bekasi Jawa Barat, ke Trenggalek, Banyuwangi di Jawa Timur atau ke Tenggarong, Kalimantan Timur, Bantaeng Sulawesi Selatan. Belajar program mencontoh ke daerah lain itu tak masalah, apa lagi hal yang baik,”tambah Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Praktik Terbaik Pelayanan Publik KemenPANRB, Ajib Rakhmawanto yang juga alumni UGM itu memuji Pemkab Sijunjung telah menggandeng F.Yanlik dalam menerapakan pelayanan.

Ditambahkannya, pelayanan itu juga menyangkut soal infrastuktur, peningkatan produksi, ekonomi desa, peningkatan investasi dan memberdayakan sistem kerja juga bagian dari pelayanan.

“Termasuk pelayanan jemputbola, seperti menyediakan ambulance berikut dokter, perawat dan sopirnya mendatangi masyarakat–bagian pelayanan yang bisa diterapkan. Pemda juga bisa mengikut serta Forum Pelayanan Publik (F.Yanlik) dalam penilaian di KemenPANRB, karena itu bagian inovasi yang dibangun Pemkab,”imbuhnya.

Dalam pertemuan itu juga membahas Mall Pelayanan Publik termasuk Digitalisasi Pelayanan Publik.

“Digitalisasi tak bisa dipaksakan kalau sinyalnya tak ada, perlu dikaji karakteristik daerah, namun Mall Pelayanan Publik mandatori yang dicanangkan oleh Wapres, perlu diwujudkan di Sijunjung, masyarakat cukup dilayani satu pintu, lakukan kajian melalui Dinas PTSP tentang jenis layanan terpadu yang dibutuhkan masyarakat,” kata Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik, Noviana melalui Taufik, Analis Kebijakan Madya pada Asdep Standarisasi Pelayanan Publik KemenPANRB.

Lebih lanjut KemenPAN RB itu kepada Asisten 3 Setdakab Sijunjung, dr. Edwin Suprayogi, M.Kes, dan Ketua F.Yanlik, Saptarius, menyebutkan, bahwa ada empat bentuk layanan yang perlu dikaji dan dipilih sesuai kebutuhan masyarakat, yaitu; (1) pelayanan langsung tatap muka berupa MPP fisik, (2) pelayanan online, MPP digitalisasi, (3) mobil keliling dan (4) anjungan mandiri.

“Intinya, berilah kemudahan pelayanan kepada masyarakat,”imbuh MenPANRAB.

Di Jawa Barat , Asisten 3 Setdakab dan Ketua F. Yanlik diterima Kabiro Organisasi Pemprov Jabar, Teten. Yang saat itu, ada  27 kab / kota di Prov Jabar dalam proses pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah oleh Tim Prov Jabar.

Menurut Kabiro, seperti dikutif Asisten 3 Setdakab Sijunjung, point penting pengelolaan perencanaan pembangunan termasuk pengelolaan SAKIP di Prov Jabar, mereka memiliki tenaga ahli dan menerapkan:
1. Pendekatan Toksonomi bloom dalam penguatan aparatur perencana.
2. Kejelasan diagnosa / masalah dengan mengkaji hingga akar persoalan / isu strategis daerah yang berujung penetapan Ultimate outcome / dampak akhir pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat.3. Ahli perencanaan yang mampu menjabarkan Ultimate outcome menjadi intermediat outcome, output hingga sampai tahap operasional berupa indikator kinerja individu beserta target-targetnya.

Ditambakannya, Biro Organisasi Jabar siap mendampingi berkolaborasi dengan tim / tenaga ahli yang ada, berkolaborasi menyusun perencanaan pembangunan di Sijunjung.

“Tim SAKIP Sijunjung akan dibekali dan didampingi. Perubahan dimulai dari ASN. Oleh karena nya, perbaikan ASN yang berfokus pada pencapaian kinerja menjadi point penting,”. sembari menceritakan kemajuan beberapa kabupaten / kota di Jabar, diantarnya yang terdepan saat ini adalah Kabupaten Sumedang dengan terobosan dan inovasi digitalisasi pemerintahan yang mampu memperbaiki Indikator kinerja utama daerahnya seoerti disampaikan Teten.

Kabiro Organssi Pemprov Jabar itu juga mengingatkan terkait Momentum revisi UU 5 / 2014 ttg ASN dan revisi PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah perlu di manfaatkan dengan baik.*