Dihadiri Wabup H. Iraddatillah, S.Pt., Pemkab Sijunjung Laksanakan Rakor Lintas Sektor, Ini yang Dibahas
Wabup Sijunjung H. Iraddatillah, S.Pt,
JURNAL SUMBAR| Sijunjung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor guna memperkuat tata kelola pemerintahan. Kegiatan yang berlangsung di Operation Room Kantor Bupati Sijunjung, pada Jumat (17/04/2026), ini menghadirkan pakar teknologi informasi nasional guna membedah pola komunikasi publik di era digital.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sijunjung, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten I, II & III, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, hingga Kepala Bagian dan Kepala Bidang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sijunjung, Iraddatillah, S. PT menekankan pentingnya bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk tidak anti kritik, terutama terkait isu-isu sensitif seperti pembangunan infrastruktur yang sering menjadi sorotan masyarakat di media sosial.
“Pemerintah daerah harus hadir dan responsif. Kita tidak boleh menutup mata terhadap kritik masyarakat mengenai infrastruktur di media sosial. Jadikan kritik tersebut sebagai data awal bagi kita untuk melakukan perbaikan dan percepatan pembangunan.” tegas Wakil Bupati.
Sebagai bentuk apresiasi dan sinergi akademis, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian cinderamata oleh Wakil Bupati Sijunjung kepada narasumber utama, Prof. Dr. Indra Budi, S.Kom., M.Kom., yang merupakan Guru Besar Ilmu Komputer di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
Memasuki sesi inti, Prof. Indra Budi, S. Kom, M. Kom memaparkan materi bertajuk “Penerapan Analisis Media Sosial pada E-government Berbasis Text Mining”. Prof. Indra Budi menjelaskan bahwa efektivitas tata kelola pemerintahan digital sangat bergantung pada sejauh mana daerah mampu mengintegrasikan empat kategori interaksi.
“Penerapan e-government yang ideal tidak hanya sebatas menyediakan situs web, tetapi harus mencakup empat pilar interaksi utama: Government-to-Citizen (G2C) untuk pelayanan publik, Government-to-Business (G2B) untuk iklim usaha, Government-to-Government (G2G) untuk koordinasi antar lembaga, dan Government-to-Employees (G2E) untuk efisiensi internal,”ujarnya.mil/bay
