Dipulangkan Pihak Sekolah, Walimurid SMAN 1 Adukan Nasib Anaknya ke DPRD Sawahlunto

2029

JURNAL SUMBAR | Sawahlunto – Belasan walimurid SMAN 1 Kota Sawahlunto,Sumatera Barat, kadukan nasib anak mereka pada anggota DPRD Sawahlunto.

Tindakan itu dilakukan para walimurid itu karena mereka merasa kecewa atas sikap pihak sekolah terhadap undangan pihak sekolah SMAN 1. Kekecewaan itu didasari atas surat undangan daripihaksekolah tentang pembicaraan hasil Evaluasi tim PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Betapa kaget mereka, ternyata undangan itu membahas evaluasi kelebihan jumlah murid, sehingga orang tua yang terundang adalah wali dari anak anak didik “yang terpilih” untuk dipulangkan.

Usai mendengarkan putusan pertemuan pada Senin (2/9/2019) tersebut, banyak dari walimurid mempertanyakan kenapa anak-anak mereka, sementara proses didik kurang lebih satu setengah bulan berjalan. Bahkan ada beberapa anak yang depresi tidak mau keluar rumah.

Tak puas atas penjelasan Kepala sekolah SMAN 1 Kota Sawahlunto, 18 walimurid beserta anaknya datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto berharap ada solusi terbaik terhadap persoalan tersebut.

“Saya sangat mengkhawatirkan kondisi psikologis anak-anak, tolong kembalikan mental anak kami, karena ada seorang anak yang di Rukiyah akibat keputusan tersebut. Mohon solusinya kepada DPRD Kota Sawahlunto”, ucap Gusrizal salah seorang wali murid saat mediasi di ruang rapat DPRD Kota Sawahlunto Senin, (2/9/2019).

“Saya tinggal sangat dekat dengan sekolah, saya tidak puas dengan jawaban kepala sekolah dan pengawas. Anak kami tidak mau sekolah di tempat lain dan kami ingin tetap di SMAN 1 Kota Sawahlunto”, urai Susi salahseorang walimurid sambil terisak-isak menjelaskan.

“Memang ada kesalahan dari pihak sekolah. Kelebihan ini, satu-satunya jalan anak harus dikembalikan ke orangtua.
Karena saya punya atasan tentu saya harus patuh kepada atasan dan aturan.
Untuk Sumbar, zonasi bukan tempat tinggal tetapi dari nilai. Daerah Zonasinya termasuk Sawahlunto dan Sijunjung. Sudah terkunci 7 ruangan belajar untuk SMAN 1 Kota Sawahlunto per 1 September 2019, sedangkan untuk sekolah yang belum penuh masih bisa”, ungkap Sri Sumarni Kepala SMAN 1 Kota Sawahlunto.

“Tidak ada kewenangan Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto untuk SLTA karena kewenangan provinsi. Kami belum mendapatkan kata pasti dari provinsi. Karena sudah terkunci, jika dipaksakan kita harus merubah aturan tersebut. Lebih jelasnya Kita akan bantu mendampingi ke provinsi untuk persoalan ini”, ucap Asril Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto.

“Intinya pemerintah Kota Sawahlunto akan membantu untuk persoalan ini dan mencarikan solusi terbaik. Kita akan minta untuk bertemu dengan kepala dinas pendidikan provinsi”, imbuh Rovan Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.

“Saya sangat prihatin dengan kondisi ini karena menyangkut masa depan anak. Saya berharap kepala sekolah dapat menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Melalui Pemerintah Daerah dan kepala sekolah tuntaskan di provinsi terlebih dahulu sehingga ada keputusan final”, ujar wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Elfia Rita Dewi Politisi Partai Golkar.

“Kita fokuskan pada solusi tanpa mencari kesalahan. Bagaimana menaikkan mental anak-anak kembali, opsi pertama kepala sekolah, Pemda ajak wali murid ke dinas provinsi. Opsi kedua kita harus mengalah demi anak-anak kita. Kita harus mundur dan maju selangkah untuk masa depan anak-anak kita”, tegas Jhon Reflita Politisi Partai Perindo.

“Kita akan membuat surat dari DPRD dan Pemda kepada Dinas Pendidikan Proovinsi. Jika perlu ke Jakarta akan kita urus. Jangan terlalu di persoalan karena ini biasa dalam perjalanan hidup. Mari kita kembalikan kepada Allah SWT”, terang Afdal Politisi Partai Keadilan Sejahtera.

“Tolong perjuangkan persoalan ini. Saya tegaskan dari Pemda dan DPRD mari kita carikan solusinya. Kembalikan mental anak-anak kita ini. Jika mental yang kena maka anak-anak kita tidak akan konsentrasi belajarnya. Anak-anak ini harus masuk kembali ke SMAN 1 Kota Sawahlunto”, Minta Refrizal Politisi Partai PDIP.

“Hal ini baru pertama kali terjadi di Kota Sawahlunto, harusnya sudah terdeteksi dari awal, tentu tidak akan terjadi seperti ini. Dari 18 anak, ada yang tinggal dibelakang Sekolah, harusnya diprioritaskan anak yang zonasi. Kita harus bergerak cepat untuk mencari solusi karena anak-anak sudah mulai bersekolah. Kalo provinsi tidak bisa tentu tidak bisa dipaksakan”, ujar Neldaswenti Politisi PPP.

“Kami dari DPRD Kota Sawahlunto siap mendampingi dan mencarikan solusi dalam persoalan ini”, tandas Eka Wahyu Ketua DPRD Kota Sawahlunto.

Dalam mediasi ini menghasilkan keputusan untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat pada Selasa (3/9/2019) yang akan di fasilitasi DPRD Kota Sawahlunto dengan membawa perwakilan walimurid, Perwakilan Pemerintah Kota Sawahlunto. anton saputra
editor; saptarius