Fraksi DPRD Pessel Sampaikan Nota Akhir Ranperda Tentang APBD Perubahan

150

JURNAL SUMBAR | Pesisir Selatan – Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan dalam rapat paripurna yang bertempat di Kantor DPRD, Kamis (23/9/2021)

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Aprial Habas,SH, MH dan dihadiri oleh Anggota DPRD, Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah, S.Si, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pesisir Selatan, Pj. Sekretaris Daerah, Luhur Budianda,SY dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi tersebut, Fraksi Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia (PPHRI) melalui Ketua Fraksi, Julianavia, SH, M.Si mengatakan, APBD memberikan gambaran yang terang mengenai arah dan tujuan kebijakan pemerintah dalam memperjuangkan berbagai kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai instrument yang sangat strategis, sesungguhnya APBD memberikan gambaran yang terang mengenai arah dan tujuan kebijakan pemerintah. Pembahasan APBD harus menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat yang akan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat,” jelas kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pesisir Selatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PPHRI memberikan beberapa catatan terhadap Nota Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021, antara lain : Terkait perubahan APBD tahun 2021, anggaran yang telah disepakati dan dialokasikan pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD),diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan ini, dan tentu hal ini mesti diiringi dengan meningkatnya kinerja aparatur di masing-masing OPD dan ini menjadi sebuah keniscayaan.

Selanjutnya, Fraksi PPHRI menyarankan, agar Kepala Daerah selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap OPD yang berhubungan dengan penerimaan daerah agar lebih efektif didalam bekerja dan mengedepankan prinsip transparansi dan bersikap proaktif terhadap penggalian sumber-sumber pendapatan yang potensial.

Terkait sumber-sumber pendapatan daerah, Fraksi PPHRI meminta kepada Pemerintah Daerah agar lebih akurat dalam perencanaan, karena hal tersebut berkaitan erat dengan perencanaan program dan kegiatan yang telah disusun agar tercapai semua target yang telah direncanakan.

Kemudian, terkait rencana prioritas Perubahan APBD yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Fraksi PPHRI memberikan masukan, agar pengalokasian anggaran kepada sektor pendidikan harus ada regulasi yang jelas. Dalam bidang kesehatan, salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah sehat jasmani, maka pemerintah wajib hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut.

“Terkait pendidikan, harus ada regulasi yang jelas agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian dalam bidang kesehatan, jangan sampai ada masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena faktor kemiskinan. Maka prioritas anggaran diarahkan untuk penyelenggaraan layanan kesehatan gratis,” tegas Julianavia.

Terakhir, Julianavia mengatakan, dalam pengentasan kemiskinan Pemerintah Daerah harus lebih serius dalam menangani kemiskinan di Pesisir Selatan. Program-program pengentasan kemiskinan harus ditingkatkan dan terintegrasi dan bersinergi dengan berbagai sector.R