Bagian Humas DPRD Sijunjung Diduga Lakukan Diskriminasi Terhadap Media Online, Doni; Anggaran Kami Hanya Untuk Cetak

435

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Di era keterbukaan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sijunjung, Sumatera Barat, diduga telah mendiskriminasi media online. Mereka hanya melayani media cetak dalam hal kegiatan.

“Untuk anggaran media online kami tidak ada, yang ada hanya media cetak, soal meliput kami tak melarang,”kata Kabag Humas Sekretariat DPRD Sijunjung, Doni Novrizon,SH,MM didampingi Kasubag Humasnya Amirican kepada Jurnalsumbar.Com, Senin (21/2/2022).

Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Sijunjung, Doni Novrizon,SH,MM

Hal itu terkait peliputan hari jadi kabupaten(HJK) ke-73. Namun, pihak Humas Sekretariat DPRD Sijunjung mengaku hanya menganggarkan luputan/pariwara khusus untuk media cetak saja.

“Tak mungkin kami lari dari aturan. Di DPA tak ada dana online, lantas dimana kami carikan anggarannya. Yang ada hanya untuk cetak dan kami juga tak melarang untuk meliput,”kata mantan Kabid Perkim LH itu.

Salah seorang wartawan media online menyesali sikap Humas Sekretariat DPRD yang pilihkasih.”Kok media online dianak tirikan, tak bagus sikap seperti itu yang mendiskriminasi media online,”ucap beberapa wartawan media online.

Y. Thendra BP, Wartawan Sumbarsatu.com

“Sayang benar pengetahuan urang DPRD tu tentang media massa tidak berkembang. Media massa daring (online) jangkauannya lebih luas, bisa dibaca urang di Durian Gadang atau Jakarta atau Manhattan. Media massa cetak sudah mengalami senja kala. Sekelas Koran Kompas saja dah ngeluh, sebagaimana diungkapkan oleh redaktur seniornya Bre Redana,”ucap Y Thendra BP, wartawan Sumbarsatu.com itu kepada Jurnalsumbar.Com, Senin (21/2/2022).

Menurut jurnalis dan sastrawan Sumbar itu, seharusnya wakil rakyat yang duduk di DPRD Sijunjung tersebut menyikapinya.

“Jangan sampai dianak tirikanlah,” tambah mantan Reporter dan Redaktur di Kedaulatan Rakyat Grup (2009-2010) dan Jurnalis di Jawapos (2011) serta Jurnalis independen (2012-2018) itu.

Lebih lanjut Kontributor Khazanah (2019) itu mengatakan, Humas jangan kaku dan harus bijak menyikapinya. “Humas hendaknya bisa mempertemukan wartawan media online dengan anggota dan pimpinan DPRD untuk dengar pendapat dengan pers,”imbuh Grantee Rain Forest Journalism Fund, Pulitzer Center (2021) yang beberapa kali memenangkan lomba karya jurnalistik (liputan dan foto) ius