Diduga OPD Tak Serius dan Kurang Paham, IPM Sijunjung Bertengger Diposisi 17 di Sumbar

453
Kantor Bupati Sijunjung

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Ternyata IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau Human Development Index di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, saat ini berada dan bertengger di peringkat ke 17 dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Artinya apa ? Kita jauh tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain. Kita masih jauh, lemah dan harus cepat-cepat berbenah diri, bergerak dan berfikir maju. Ini bukan aib Sijunjung, tapi tugas kita bersama untuk menjadikan nya lebih baik,

Untuk diketahui, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Plt Kepala Bapppeda Kabupaten Sijunjung, Dra. Yuni Elviza, MT, mengakui, bahwa PM Sijunjung berada pada posisi ke -17 di Propinsi Sumbar.

Ia menyebutkan, ada tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya. Pertama, Kesehatan, Pendidikan dan Standar Hidup Layak.

“Kebijakan mendasar untuk memperkuat Sektor Kesehatan, yakni dengan Meningkatkan angka harapan hidup dengan menekan angka kematian bayi dan anak,”terang Plt Kepala Bapppeda Sijunjung itu.

Selain itu, kata Dra. Yuni Elviza, MT, dibidang sektor pendidikan harus adanya peningkatan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah dengan meningkatkan kepesertaan masyarakat pada pendidikan kesetaraan/non formal.

Sedangkan untuk Standar Hidup Layak, harus adanya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Plt Kepala Bapppeda Kabupaten Sijunjung, Dra. Yuni Elviza, MT

“Dan ini merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan perkapita melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan kita,”papar Plt Kepala Bapppeda Sijunjung kepada Jurnalsumbar.Com, Senin (18/4/2022).

Dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang merupakan survei berskala nasional yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan status gizi balita (stunting, wasting, dan underweight) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, ternyata Kabupaten Sijunjung berada diposisi ketiga paling bawa.

“Ditahun sebelumnya, Kabupaten Sijunjung berada diangka 24,0..Sekarang berada jauh dari Kabupaten Memtawai, yakni dengan angka 30,1. Ini menunjukan program tidak berjalan baik,”kata Ketua Forum Kabupaten Sijunjung Sehat, Fajar Seftrian kepada Jurnalsumbar.Com.

“Nah, untuk itu dibutuhkan keseriusan Dinas Kesehatan. Melihat fenomena ini juga, stunting juga berhubungan dengan angka kecukupan gizi baik untuk ibu hamil maupun untuk bayi, agar kematian ibu dan bayi dapat ditekan guna meningkatkan intervensi variabel indek pembangunan manusia,”tegas Fajar.

“Bupati harus fokus dan memperkuat komitmennya terhadap sektor kesehatan, terutama Kinerja Dinas Kesehatannya harus terukur antara statemen bupati untuk kinerja Pemda dengan sikap bupati dalam menentukan aparatur dan pejabatnya,”pungkas Fajar.

Ketua Forum Kabupaten Sijunjung Sehat, Fajar Seftrian

Jika hal itu diperbiarkan, maka kata Fajar bakal menjadi preseden buruk bagi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

Menurut sejumlah tokoh masyarakat yang enggan disebut jatirinya, menyebutkan, dari begitu banyak kegiatan yang telah dicanangkan oleh OPD- OPD terkait, hanya sedikit saja yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami berasumsi ada dua hal yang terlintas dalam pemikiran kami, yang pertama apakah memang pemerintah atau OPD-OPD terkait tidak serius dalam membuat perencanaan sesuai dengan visi dan misi nya bupati Beni Dwifa Yuswir dan Bpk H. Iradatilah, dan/atau yang kedua memang ketidak pahaman OPD tersebut dalam mengemban amanah sesuai dengan tupoksinya (tugas, pokok dan fungsi nya sebagai OPD) sehingga program dan perencanaan yang dibuat tidak representatif, tidak produktif,” ucap sumber mengkritisi.

Tanpa Kadis Kesahatan, Forum Kabupaten Sehat Bahas Persiapan Menuju Wistara III/ 2023 Bersama Kepala Bapppeda Sijunjung

Bahkansumber itu berpikir, apakah itu hanya sebatas program pelepas tanggung jawab saja, seakan program yang dibuat sudah menjadi program tahunan tanpa ada inovasi baru, terobosan baru, yang memang sesuai dengan apa yang dibutuh kan oleh masyarakat Sijunjung pada saat ini.

“Hal ini perlu dibahas dan dikaji ulang oleh bupati, wakil bupati dan OPD-OPD terkait agar program yang dibuat tidak asal-asalan menghabiskan waktu dan anggaran saja.”

Tak heran, katanya, dan tidak bisa dipungkiri, IPM (Indeks pembangunan manusia) Sijunjung berada pada peringkat ke -17 dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

“Artinya apa, kita jauh tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain. Kita masih jauh, lemah dan harus cepat-cepat berbenah diri, bergerak dan berfikir maju. Ini bukan aib Sijunjung, tapi tugas kita bersama untuk menjadikan nya lebih baik,” ujar sumber itu lagi.

Sumber lain berharap, agar Bupati dan Wakil Bupati mesti bisa menempatkan orang-orang sesuai dengan kapasitas kemampuan dan keahlian nya masing-masing, bukan atas kepentingan politik semata sehingga nanti akan merugikan Bupati dan Wakil bupati secara Kebijakan dan merugikan masyarakat Sijunjung secara umum.

“Sehingga kita akan sulit untuk mencapai kesejahteraan masyarakat demi mencapai Sijunjung maju, Sijunjung jaya,” imbuh sumber itu menambahkan.

“Kata kuncinya, Evaluasi Kinerja Kepala OPD berbasis dampak atau outcome. Sebab, sampai hari ini masih pada tatanan serapan anggaran,”tambah sumber lainnya.

“Sedikit mengulas terkait IPM Sijunjung,Nyaris, berbagai kegiatan OPD tidak menyentuh substansi persoalan yang mendasar di Kabupaten yang kita cintai ini. Pola kegiatan normatif, rutinitas dan seremonial masih membudaya dan menjadi pola kerja OPD,”tambah tokoh masyarakat Sijunjung lainnya.

“Evaluasi masih fokus pada besarnya serapan anggaran, belum pada dampak atau outcome program. Perjalanan luar daerah dengan berbagai dasar kegiatan masih menjadi primadona di kalangan pejabat daerah, padahal ini sangat minimal daya ungkit dengan anggaran yang besar.
Dunia sudah bisa diakses melalui dua jari kita saat ini, sangat naif kalau masih mempertahankan budaya kaji banding atau sejenisnya,”tandas tokoh masyarakat yang pernah bergelut di eksekutif itu.ius