Dr. Siti Osa Kosassy,M.Si., Dosen STIA LPPN Padang Paparkan Konsep Kebijakan Publik Dihadapan Mahasiswa
Dr. Siti Osa Kosassy,M.Si., Dosen STIA LPPN Padang
JURNAL SUMBAR | Padang – Kebijakan publik dibuat oleh berbagai aktor yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.
Demikian dipaparkan Dr. Siti Osa Kosassy,M.Si., Dosen STIA LPPN Padang, Minggu (26/10/2025) dihadapan mahasiswa di kampus Perguruan Tinggi setempat.
Dengan terang benderang, ia menyampaikan beberapa aktor utama yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
Menurut Dia, Pemerintah, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memegang peran kunci dalam seluruh proses kebijakan publik.
“Pemerintah bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, serta mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan,”terang nya.
“Nah, untuk itu, ASN memiliki peran yang sangat besar dalam kebijakan publik, terutama dalam implementasi kebijakan pemerintah. ASN adalah pelaksana utama dalam implementasi kebijakan pemerintah dan bertanggung jawab menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan dengan baik,”tambahnya.
Ditambahkannya, Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan dukungan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat, seperti dalam bentuk konsultasi publik atau advokasi, membantu pemerintah memahami kebutuhan dan harapan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mendorong perbaikan kebijakan .
Tak hanya itu, Siti Osa juga menjelaskan terkait penyusun kebijakan publik adalah profesi yang melibatkan analisis dan perumusan kebijakan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tugas utama mereka meliputi penelitian, pengumpulan data, dan analisis kebutuhan dan permasalahan masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang efektif.
Dipaparkan Siti, pembuat kebijakan adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan yang mengatur urusan publik. Keputusan mereka membentuk undang-undang, peraturan, dan kerangka kerja keseluruhan di mana masyarakat beroperasi, yang secara signifikan memengaruhi berbagai sektor seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan ekonomi .
“Selain aktor-aktor di atas, ada juga aktor lain yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik, seperti kelompok kepentingan, partai politik, media massa, dan akademisi,” pungkasnya .
“Konsep kebijakan publik adalah seperangkat prinsip, rencana, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat,”imbuhnya.
Menurut Dr. Siti Osa Kosassy, M.Si.,kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai (values) secara otoritatif kepada masyarakat.
Disisi lainnya, Siti Osa menambahkan, kebijakan publik adalah arah tindakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk tujuan dan sasaran, serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
Di Indonesia, katanya, kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Di Sumatera Barat, kebijakan publik sering kali terkait dengan pelestarian budaya Minangkabau, pengembangan pariwisata, dan peningkatan sektor pertanian. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada.
Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan juga semakin ditingkatkan melalui berbagai forum konsultasi publik dan mekanisme pengaduan.
Dengan memahami konsep kebijakan publik, kita dapat lebih kritis dalam menganalisis dan mengevaluasi tindakan pemerintah, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan untuk mencapai masyarakat yang lebih baik.
Pengambil kebijakan (policy maker) adalah individu atau kelompok yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk membuat keputusan yang mengikat dan memengaruhi arah tindakan pemerintah atau organisasi. Mereka adalah pihak yang merumuskan, mengesahkan, dan mengimplementasikan kebijakan publik.
Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori pengambil kebijakan:
– Pejabat Pemerintah Terpilih:
– Presiden/Kepala Daerah: Memiliki otoritas tertinggi untuk menetapkan agenda kebijakan dan mengambil keputusan strategis.
– Anggota Legislatif (DPR/DPRD): Membuat undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar kebijakan publik.
– Pejabat Pemerintah yang Ditunjuk:
– Menteri/Kepala Dinas: Bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang masing-masing.
– Staf Ahli/Penasihat Kebijakan: Memberikan masukan dan analisis kepada pejabat pemerintah dalam proses pengambilan keputusan.
– Birokrat:
– Pejabat Eselon: Memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan dan memberikan rekomendasi kepada atasan.
– Aktor Non-Pemerintah (dalam kasus tertentu):
– Tokoh Masyarakat/Pemuka Agama: Memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan kebijakan.
– Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS): Menyuarakan kepentingan kelompok tertentu dan memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan.
– Pakar/Akademisi: Memberikan analisis dan rekomendasi berdasarkan penelitian dan keahlian mereka.
Karakteristik Pengambil Kebijakan:
– Memiliki Kekuasaan: Mampu membuat keputusan yang mengikat dan memengaruhi orang lain.
– Memiliki Tanggung Jawab: Bertanggung jawab atas konsekuensi dari kebijakan yang mereka buat.
– Memiliki Informasi: Memiliki akses terhadap informasi yang relevan untuk membuat keputusan yang tepat.
– Memiliki Keterampilan: Memiliki keterampilan analisis, komunikasi, dan negosiasi.
Contoh Pengambil Kebijakan:
– Presiden yang menandatangani undang-undang.
– Menteri Pendidikan yang menetapkan kurikulum nasional.
– Gubernur yang mengeluarkan peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan.
– Kepala Dinas Kesehatan yang memutuskan program vaksinasi.
– Anggota DPR yang membahas dan mengesahkan anggaran negara.
Peran Pengambil Kebijakan di Indonesia, Khususnya di Sumatera Barat:
– Di Indonesia, pengambil kebijakan sangat beragam, mulai dari Presiden dan para menteri di tingkat pusat, hingga gubernur, bupati/walikota, dan anggota DPRD di tingkat daerah.
– Di Sumatera Barat, pengambil kebijakan memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, seperti kebijakan tentang pariwisata, pertanian, dan pelestarian budaya Minangkabau.
“Dengan memahami siapa pengambil kebijakan dan apa peran mereka, kita dapat lebih efektif dalam berpartisipasi dalam proses kebijakan publik dan mengadvokasi kepentingan kita,”tambahnya.
Pada kesempatan itu, Siti juga membahas soal filsafat. Mulai dari soal kajian dan objek forma.
“Filsafat adalah studi tentang pertanyaan mendasar dan umum tentang keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Ini melibatkan pencarian kebijaksanaan melalui analisis rasional, refleksi kritis, dan argumentasi logis,”terangnya. *
