JURNAL SUMBAR | Jakarta – Puluhan orang yang tergabung dalam Presidium Rakyat Nusantara menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Jumat (8/11). Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020.
“Kami mendesak gubernur Anies segera mempublikasikan dokumen KUA-PPAS APBD 2020. Dalam dokumen ini ada banyak mata anggaran yang sangat tak masuk akal,” ujar orator aksi Siska.
Salah satunya adalah anggaran untuk pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar. Selain itu ada pula anggaran untuk pembelian pulpen senilai Rp123,8 miliar, komputer Rp121,2 miliar, dan software antivirus Rp12,9 miliar.
Ia mengatakan, akses informasi yang tertutup terhadap dokumen anggaran berpotensi menimbulkan celah korupsi pada APBD DKI 2020.
Hal ini dinilai akan merugikan warga Jakarta sendiri. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk terus mengawasi anggaran-anggaran yang tak masuk akal di dalam dokumen tersebut.
Polemik lem aibon ini sebelumnya diungkap oleh politikus PSI, William Aditya yang membuka dokumen penggunaan anggaran sebesar Rp82,8 miliar Pemprov DKI Jakarta KUA-PPAS 2020 ke media sosial. (tom)
