Yuswir Arifin Segera Lakukan Reshuffle “Kabinet” Dilingkup Pemkab Sijunjung

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Drs Haji Yuswir Arifin,MM Dt Indo Marajo–bakal segera melakukan Reshuffle “Kabinet” dilingkungan Pemkab Sijunjung.

Hal itu menyusul adanya kinerja aparatur sipil negara (ASN) dinilai masih kurang dan perlu peningkatan. Bahkan Bupati Sijunjung pun bakal segera melakukan rotasi dan mutasi serta promosi pada pejabatnya yang berkinerja baik dan berkinerja kurang.

Tak ayal, isu mutasi jilid V dilingkungan Pemkab Sijunjung itupun kian menderu bagaikan anak panah lepas dari busurnya. Sejumlah pejabat pun mulai kasak-kusuk cari dukungan. Bahkan dikabarkan, ada oknum pejabat yang menemui sejumlah tokoh masyarakat, tokoh politik hingga tokoh agama minta suaka politik.

“Ya, memang ada oknum pejabat yang menemui sejumlah tokoh di daerah ini,”kata sumber penting di Pemkab Sijunjung pada Jurnalsumbar.com, Kamis (18/6/2020).

Bahkan diantara pejabat eselon II, III dan pejabat eselon IV dilingkungan Pemkab Sijunjung itu pun mulai tak nyaman dibuat isu mutasi itu.

Anehnya lagi, ada pula yang mengaetkan isu mutasi jilid V itu santer disebut produk jelang Pilkada serentak 2020. Tak ayal, dilingkungan Pemkab Sijunjung, sejumlah pejabat sudah ada yang mulai kasak-kusuk cari dukungan.

Apa lagi menyusul ada beberapa OPD yang masih kosong pimpinan. Seperti BPBD Sijunjung masih dijabat seorang Plt (pelaksana tugas) dan begitu juga jabatan staf ahli juga ada yang kosong. Lantas siapa yang akan mengsisi jabatan tersebut?

Tak hanya itu, jabatan Sekretaris Koperindag UKM, Sekcam Kamngbaru juga masih kosong. Begitu juga sejumlah pejabat eselon III lainnya, seperti Kabid Perbendaharaan BKAD, Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR dan salahsatu Kabid di Dinas Satpol PP juga dikabarkan masuk purnabakti (pensiun).

Yang jelas menurut sebuah sumber yang layak dipercaya, bahwa jabatan yang kosong tersebut harus di isi oleh pejabat yang memenuhi syarat yang ditetapkan KASN.

Benarkah mutasi bakal bergulir? Berikut ini penjelasan Bupati Sijunjung, Drs.H.Yuswir Arifin Dt Indo Marajo,MM dalam wawancara eksklusifnya belum lama ini pada Jurnalsumbar.Com.

“Kapan saja mutasi itu bisa dilaksanakan asal mengikuti mekanismenya, prosedur dan aturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selain itu juga harus ada izin Menteri dan sesuai kebutuhan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Mutasi atau tidak, itu tergantung kebutuhan SOTK,”jelas bupati peraih anugrah Leadershif Award itu

“Standar mutasi bukan dikaitkan dengan urusan Pilkada maupun kepentingan politik. Lagi pula ASN tidak berpolotik jika mau berpolitik ikuti prosedur karena dia juga punya hak politik,”tegas bupati.
“Mutasi itu merupakan suatu kebutuhan dan tak perlu ditakuti,”ucap Bupati Yuswir Arifin .

Apalagi kata Yuswir, banyak pejabat yang sudah memasuki masa purnabakti. Yang tentunya jabatan ditinggalkan pejabat yang purnabakti itu–mau tak mau harus diisi.

“Soal siapanya tunggu saja nanti. Mutasi bisa kapan saja dilaksanakan dan untuk eselon II tentu harus rekomendasi dari KASN ,”ucap Yuswir memberi isyarat sambil tersenyum.

Namun rumor yang beredar, diantara pejabat itu ada yang dapat promosi jabatan dan ada juga yang bergeser dari jabatan. Bahkan ada juga yang turun dari posisi jabatan yang diembannya. Terkait hal itu, bupati Yuswir Arifin hanya tersenyum.

“Tak usah disebut nama dan OPD nya, takutnya nanti ada yang jantungan. Tunggu sajalah nanti, “ucap bupati Yuswir Arifin sembari ketawa sumaringah berseloro.

“Saya paling alergi jika ada oknum pejabat yang minta jabatan melalui pihak-pihak lain. Yang jelas apakah kinerja sudah tercapai. Lagi pula mutasi itukan hal yang biasa,”kata Bupati Yuswir Arifin pada Jurnalsumbar.Com, Kamis (18/6/2020).

Kepala BKP SDM Sijunjung, Drs.H Syukuri,MM, yang ditanya Jurnalsumbar.Com terkait adanya rencana mutasi itupun tak menapiknya.

“Iya, kini lagi tengah digodok dan yang jelas tentu mengisi jabatan yang kosong,”terang Syukri via telepon selularnya, Rabu (17/6/2020).

Menyangkut masalah penilaian ASN kurang itu, ini penjelasan Inspektur Daerah Sijunjung, Welfiadril,AP,S.Sos, MPd didampingi Sekretaris Inspektorat Sijunjung, Nasrijon,SE kepada Jurnalsumbar.Com pada Kamis (18/6/2020).

“Tak tepat lah kalau kita memberikan penilaian karena tak sesuai dengan kewenangan dan ketentuan. Kendati demikian dengan keluarnya opini BPK RI terhadap LKPD kabupaten serta pengakuan kinerja jajaran Pemda kabupaten dari Menpan RB sekaligus terdifinisikan nya Maturitas Sistem pengawasan intern pemerintah dari BPKP RI serta apresiasi ketaatan dari Tim Saber Pungli Propinsi Sumatera Barat melalui ketua ketua UPP Polda Sumbar lainnya,”jelas Welfiadril.

“Menurut pendapat saya keadaan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung sudah semakin baik. Hal ini ditandai dengan salah satu kabupaten penerima WTP yang cepat untuk ke-4 kalinya dari BPK. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Nilai baik dari Menpan RB. Begitupun Maturitas SPIP Pemda yang terdifinisikan tiga dari BPKP RI serta apresiasi lainnya,”terang Welfiadril.

“Memang perlu meningkatkan kinerja jajaran ASN kita sesuai dengan ketentuan nya sekaligus berupaya secara cepat tepat guna melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing perangkat daerah tempat nya di tugasi oleh pimpinan. Sebab berkinerja sangat ditunggu-tunggu bangsa daerah dan masyarakat hal ini dicirikan mampunya pejabat ASN pembantu bupati selaku abdi masyarakat yang berunjuk kerja tangguh tanggap trengginas dalam tugasnya yang diapresiasi owner
bersifat kinerja berkelanjutan sekaligus sesuai dengan visi-misi kabupaten nya,”ujar putra Mundam Sakti IV Nagari Sijunjung itu.

“Sehingga peluang diatas penilaian 60 dari Menpan RB tersebut bagi sekitar 40 persen lagi mesti dan harus kita ciptakan sehingga outcomenya di rasakan secara memadai dengan budaya kinerja tingginya ASN yang dipimpin pejabat pada semua tingkatan jalur birokrasi nya yang diharapkan semakin berkurang nya aparatur kita yang tidak berkinerja atau mandul. Maksudnya mandul masih kurang nya kinerja dari ASN tersebut,”papar mantan Ketua KNPI Kabupaten Sijunjung 2002-2006.ius