JURNAL SUMBAR | Padang – DPRD Padang bersama Pemko Padang mengesahkan APBD Padang 2019 sebesar Rp2,7 triliun. Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti memimpin rapat sidang paripurna yang dilangsungkan di Gedung Bundar DPRD Padang, Jumat (16/11). Disaksikan sejumlah anggota DPRD serta Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, sejumlah fraksi menyampaikan pandangannya terkait APBD Padang 2019.
Terhadap pendapatan daerah atau PAD, Ketua Fraksi PKS Hadison didampingi Sekretaris Fraksi PKS Djunaidy Hendry menyampaikan, semakin besar PAD maka menunjukan daerah itu mampu melaksanakan desentraslisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Fraksi PKS mengelitik tentang kegigihan untuk meningkatkan PAD, dimana berdampak pada pengurangan DAU dan DAK, “Ya perlu ini harus dicermati bersama, agar lebih mendapatkan PAD,” kata Hadison.
Penegasannya ialah meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dari sektor andalan, mengendalikan kebocoran dalam sistem pemungutan pajak, retribusi dan meningkatkan daya saing kota. Ia menerangkan, khusus pendapatan retribusi parkir (Dinas Perhubungan dan Kominfo). Fraksi PKS memandang katanya, dari nilai kontrak dengan pihak ketiga dihampir seluruh tempat parkir, yang perlu ditinjau ulang. Menurut pandangan bersama di dalam fraksi, masih ada nilai kontrak Rp100 ribu/bulan, atau hanya sekitar Rp3.500/hari. “Ini sekali lagi perlu ditinjau ulang, agar retribusi parkir harus diperjelas atau kalau perlu perbaharui kontrak pengelolaanya setiap tahunnya,” katanya.
Fraksi NasDem terkait perencanaan kedepannya agar lebih memperhatikan pembangunan manusia perkotaan yang mengacu pada program pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan dari pada berkonsentrasi pada pembangunan fisik perkotaan. Fraksi Perjuangan Bangsa meminta OPD terkait untuk meningkatan PAD, yang belum mencapai target. Seperti parkir, retribusi hotel dan retribusi wisata. Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak khususnya DPRD Padang atas pengesahan APBD 2019 ini.
“Alhamdulillah, pengesahan APBD 2019 lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Ini bukti semua pihak di Pemko dan DPRD, bekerja sangat keras agar dapat disahkan secepatnya, ’’ kata Mahyeldi.
Peningkatan lebih dari Rp 200 miliar pada APBD 2019 ini merupakan suatu prestasi. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, Pemko telah mendapatkan sejumlah penghargaan dari Pemerintah pusat. Seperti WTP dan inovasi pelayanan terbaik. Anggaran tahun 2019 masih difokuskan pada sektor pembangunan infrastruktur. Tidak hanya itu, di sektor lain seperti bidang pendidikan, pihaknya akan menambah sekolah dan ruang kelas baru. Advertorial
