Jumpa Wartawan, Bupati Sijunjung Bahas Soal Penanganan Covid-19

761

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Drs H Yuswir Arifin Dt Indo Marajo,MM, mengapresiasi tugas-tugas kejurnalistikan yang dilakukan wartawan seputar Covid-19.

“Hingga sekarang Sijunjung masih tanggap darurat smpai 30 Mei 2020 sesuai penegasan Presiden Jokowi. Kita juga memantau para perantau yang pulang kampung,”ucap Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin dalam keterangan persnya pada Jumat (17/4/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Yuswir Arifin didampingi Wabup Arrival Boy, dan Sekdakab Zefnihan. Tak hanya itu, Kadis Kominfo Rizal Efendi dan jajarannya, Plt Kepala BPBD Sijunjung Hendry Caniago, dan Sekretaris BPBD Roni, Kepala Kantor Kesbanglinmas David Revaldo, Kabag Protokol Afrizal Chan dan Kepala Inspektorat Welfiandril serta Kadis Sosial Yofritas juga hadir.

Dikatakan bupati, Pemkab Sijunjung juga mencetak sebayak 2.000 stiker untuk perantau yang akan dilakukan pendataannya oleh Walinagari. Anak-anak pesantren yang pulang dari pulau Jawa sudah sudah isolasi selama 14 dan belum ada keterangan mereka terjangkit.

Tak hanya itu, anggaran Covid-19 Sijunjung kata bupati diambil dari anggaran Pemkab Sijunjung. Dari angaran Rp1,02 trilyun yang dimiliki Pemkab Sijunjung, bakal dipangkas kisaran Rp250 milyar untuk penanganan Covid-19.

Dijelaskan bupati, anggaran sebanyak itu bersumber dari anggaran pusat dan provinsi termasuk dana alokasi khusus dan dana alokasi umum (DAK – DAU). Sedangkan anggaran pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki Sijunjung hanya sekitar Rp81 milyar dan itu bersumber dari pemasukan dari galian C, parkir dan lainnya.

“Dengan Covid-19 semua tentu akan tiarap, DAK non pisik di tiadakan, DAU yang 12 persen juga dipotong (gaji, listrik, air dan bekanja lainnya-red) yang bersumber dari APBN. Gaji 13 di tutup tak ada lagi penerimaan dan itu tak lagi bisa diharapkan. Perjalanan dinas pun dipotong 50 persen akibat dampak Covid-19, dan ini proses awal . Brapa besar bantuan juga belum jelas dan tak bisa mencairkan anggaran seenaknya dan semua ada aturan. Apalagi untuk pemberian bantuan dan itu sudah dikomunikasikan dengan Kejari dan Kapolres. Kita tak ingin ada yang terjerat masalah hukum,”jelas bupati.

“Saat ini Sekda dan Tim belum melakukan rasional dan masih pengkajian tiap OPD. Anggaran kebijakan pembuatan masker juga masih dibahas. Ada kisaran 250 milyar anggaran yang bersumner dari Rp1,02 trilyun akan dipangkas untuk penanganan Covid-19,”tambah bupati menjawab pertanyaan wartawan.

“Tak bisa main-main soal anggaran Covid-19, kalau macem akan tertindak tegas. Media masa tetap bergabung dengan Tim Gugus Tugas Covid-19, informasi nanti akan disampaikan satu pintu,”tambah bupati.

Terkait pertanyaan sejumlah wartawan soal penanganan Covid-19, ini jawaban bupati. Seperti kriteria masalah PSBB kata bupati perlu pengkajian.

“Sijunjung sudah menyediakan tempat isolasi jika sewaktu-waktu diperlukan tempat isolasi. Seperti di SKB, RSUD Lantai 3. Kalau itu dibituhkan ruang isolasi khusus, kita sudah siap,”terang bupati.

Pemkab Sijunjung juga melakukan patroli keliling untuk menjalani maklumat kapolri agar memutus mata rantai mengatur jarak. Tak hanya itu, bupati juga menjelaskan soal posko induk di buat di kantor BPBD dan media center di Dinas Kominfo.

“Untuk menyampaikan informasi secara teknis itu disampaikan Kadis Kesehatan dan secara umum Kominfo. Nah, untuk itu jangan sampai terjadi info yang simpang siur data dan data yang keluar betul-betul data yang palid,”jelas bupati.

Wartawan juga mendesak agar Pemkab Sijunjung bisa membeli alat test Covid-19. Bahkan persoalan dampak ekonomi juga dipertanyakan wartawan termasuk soal penggratisan air minum PDAM juga diusulkan wartawan.

“Walinagari harus berhati-hati memberikan data, baik itu untuk pemberian data secara umum ke masyarakat maupun ke media. Apalagi penanganan anggaran Covid-19 juga berasal dari anggaran dana desa (nagari-red). Dan kini kita sedang membahas payung hukumnya,”ucap bupati.

Kekecewaan wartawan juga soal ketidak terbukaan pejabat yang bungkam dan tak mau bicara juga disampaikan pada pertemuan itu. “Pejabat yang seperti itu perlu dipertanyakan,”kata Hendri wartawan PadangKita.

Tak hanya bupati, Wabup Arrival Boy juga memberikan sambutan soal Covid-19. Menariknya, ada yang membikin ketawa, usai bupati memberikan sambutan lantas bupati menyerahkan mikropon pada wabup.

“Maaf, milihat di TV, siapa tahu bupati atau saya terjangkit, untuk itu makanya mikropon ini saya bersihkan dulu,”canda wabup yang disertai tawa bupati dan sekda atas seloro wabup itu.

“Dari 61 nagari yang memperbaiki data terkait penerimaan bantuan ada sekitar 8 nagari yang memperbaiki data. Meski begitu, tanya pada Dinas Sosial,”ucap wabup buka-bukaan soal data.

Pada pertemuan itu, Sekdakab Zefnihan juga mengusulkan Wartawan Gugus Tugas Covid-19. “Untuk itu diminta pada Dinas Kominfo untuk membicarakan dengan kawan-kawan media. Soal perkembangan data disampaikan setiap jam 11.00 WIB. Jika ada telepon kawan-kawan wartawan hendaknya bisa diangkat baik oleh Dinas Kominfo maupun Dinas Kesehatan,”jelas Sekdakab.

Acara yang berlangsung penuh keakraban dipandu Sekdakab Zefnihan itu diakhiri makan siang bersama dengan makan nasi bungkus dengan menjaga jarak. saptarius