Paripurna DPRD, Bupati Eka Putra Sampaikan Nota Penjelasan LKPj Tahun Anggaran 2021

127

JURNALSUMBAR | Batusangkar – Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) tahun 2021 sangat strategis karena dapat dijadikan evaluasi terhadap implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Bupati Eka Putra S.E mengatakan hal itu dalam penyampaian nota penjelasan bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2021 tentang perkembangan keuangan daerah dan hasil program pembangunan serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021.Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut dijelaskan, Selasa (29/3) di gedung DPRD di Pagaruyung.

Dikatakan, Perkembangan keuangan tahun 2021 dan hasil program pembangunan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp.113.609.995.994,00 dengan realisasi Rp.121.384.958.232,34 atau 106,84 persen . Dan lain lain pendapatan sah dianggarkan sebesar Rp.52.669.481.067,00 terealisasi sebesar Rp.52.289.919.798,00 atau 99,28 persen.

Sedangkan realisasi belanja di anggarkan sebesar Rp.1.332.019.634.617,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.207.768.549.612,00 atau 90,67 persen.

Seterusnya, Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi dilakukan penyesuaian karena pandemi covid 19 dari target 6,03 persen diperkirakan 1,44 persen sesuai target RPJMD, sedangkan untuk indikator makro ekonomi pengguguran 4,68 persen, tingkat kemiskinan 4,44 persen dan indek pembangunan manusia 73,03 persen.

Diktakannya, Tanah Datar berhasil meraih 24 penghargaan dan prestasi utama dari berbagai bidang di tingkat propinsi maupun nasional. Prestasi itu diraih berkat kerjasama semua jajaran dan instansi pemerintah, swasta, masyarakat serta DPRD Tanah Datar.

Untuk itu dengan bupati Eka mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dalam meraih prestasi sekaligus mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan, mohon maaf lahir bathin.

Seterusnya, Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt Bungsu menyampaikan terkait nota LKPj Bupati berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Pasal 69 ayat 1 menyatakan kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan LKPj kepada Dewan perwakilanrakyat Rakyat daerah.

Seh7bungan nota LKPj Bupati, pembahasan dan perumusan dimulai 31 Maret sampai 29 April 2022 mendatang dengan mencocokan dengan jadwal dan kegiatan telah disepakati, realisasi bakal dibahas Pansus DPRD dan dilanjutkan dengan rapat paripurna.

LKPj yang disampikan bupati Eka cukup khidmat dihadiri Wakil Ketua Anton Yondra, Saidani dan diikuti 24 orang anggota DPRD serta dihadiri Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Sekretaris DPRD Tanah Datar Yuhardi,camat dan wartawan – habede