Penyaluran Bantuan Terdampak Covid-19 di Sijunjung Tunggu Petunjuk Provinsi, Ini Tanggapan Tokoh Masyarakat

1140

Yofritas, ST MT

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Kepala Dinas Sosial PP&PA, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumbar, Yofritas, ST MT, menghimbau agar masyarakat tenang dan sabar menunggu penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-9. 

Yofritas mengatakan, bahwa saat ini pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) terkait penyaluran anggaran bantuan tersebut.

“Belum disalurkannya bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 karena pemerintah daerah masih menunggu regulasi atau petunjuk dari provinsi, dan itu sangat penting karena kita akan menggunakan anggaran yang besar. Untuk itu kita himbau agar masyarakat tetap tenang dan sabar menunggu,”ucap Yofritas seperti dilansir Minangkini.com pada , Minggu (18/4/2020).

Ia menyebut, bahwa saat ini pendataan penerima bantuan lebih diperketat. Hal itu katanya untuk menghindari terjadinya penerima ganda.

“Pemerintah ingin bantuan tersebut betul-betul sampai pada masyarakat yang berhak, makanya dalam pendataan, calon penerima bantuan harus menyerahkan foto copy kartu keluarga untuk pendataan NIK,”jelasnya.

Dibeberkannya, bantuan yang akan disalurkan tersebut, adalah bantuan dari Kementerian Sosial yang akan diberikan dalam bentuk uang bagi sekitar 12 ribu lebih KK. Sedangkan bantuan dari pemerintah provinsi Sumbar yang juga dalam.bentuk uang, akan diasalurkan untuk 16.330 KK. Sementara itu sekitar 10 ribu KK lagi, kata Yofritas akan diberikan bantuan menggunakan Dana Desa.

“Bantuan dalam bentuk uang atau BLT tersebut memang kita rasa lebih efektif dibanding dalam bentuk barang, apalagi saat ini banyak masyarakat kita yang sedang masa panen padi, sehingga kalangan ini tentu tidak membutuhkan beras lagi, sehingga uang tersebut bisa dipergunakan untuk membeli kebutuhan lainnya,”tutur Yofritas.

Terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Sumbar, akan diterima masyarakat dalam tiga tahap untuk tiga bulan.

Jika kondisi darurat pandemi Covid-19 ini, Yofritas menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah mencadangkan anggaran sebesar Rp. 22 miliar.
“Dana cadangan sebesar Rp. 22 miliar itu telah dipersiapkan untuk mengantisipasi jika seandainya kondisi pandemi ini masih berlanjut,”pungkasnya.


Bambang Wahyu Samada
,

Sementara itu, Bambang Wahyu Samada, 44 tahun, salah seorang tokoh pemuda Sijunjung menyambut baik rencana penyaluran bantuan terdampak Covid-19 ini. Namun dirinya menyayangkan sikap lamban pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung dalam merealisasikan bantuan tersebut.
Ia juga sempat menyindir anggota DPRD Sijunjung yang menghilang semenjak darurat Covid-19 dikeluarkan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat merasa wakilnya tidak membela kepentingan masyarakat.

“Daerah lain seperti Bukittinggi, Pessel dan beberapa daerah lain telah bergerak cepat dengan mensegerakan penyaluran bantuan, karena dampak Covid-19 ini terhadap ekonomi sudah sebulan dirasakan oleh masyarakat kita. Alangkan baiknya jika masalah bantuan ini jangan diperlambat lagi penyalurannya. Sementara itu DPRD Sijunjung yang semestinya berjuang untuk masyarakat dimasa sulit saat ini malah tidak pernah muncul di tengah masyarakat,”ujar Bambang pada seperti dilansir Minangkini.com, saat dimintai pendapatnya terkait keluhan masyarakat akan lambannya penyaluran bantuan terdampak Covid-19 oleh pemerintah daerah, Minggu (18/4/2020).

Indra Jaya,SH

Mantan Ketua DPC Demokrat Sijunjung, Indra Jaya,SH, yang dihubungi Minangkini.com ikut menyayangkan lambatnya penyaluran bantuan terdampak Covid-19 di Kabupaten Sijunjung.

“Jika masalah regulasi yang jadi penghambat, mengapa di daerah lain yang berada di wilayah Sumbar bisa menyalurkan dengan cepat. Apakah aturanya berbeda?,”sebut Indra Jaya.
Terkait penyaluran bantuan ini, dirinya mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi. Karena menurutnya berpotensi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Seperti tidak mendata secara baik warga yang berhak menerima, atau memilih lingkaran keluarga sebagai penerima bantuan sangat rentan terjadi di nagari, karena data penerima bantuan ini jelas dari nagari, belum lagi kepentingan lain yang sangat bisa dimanfaatkan dalam situasi saat ini. Untuk itu saya mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi. Khusus untuk anggota DPRD Sijunjung, jalankanlah fungsi anda sebagai wakil kami, sebab sejak masa pandemi ini dimulai semua anggota DPRD Sijunjung menghilang,”pungkasnya.hendri