Miss Communication, Akhir dari “Perseteruan” Bupati dan DPRD Sijunjung Berdamai

1024

JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Belum lama ini antara Bupati dan DPRD Sijunjung, Sumatera Barat, sempat terjadi ketegangan. Bahkan kisruh antara eksekutif dan legislatif itu menjadi viral ditengah mewabahnya Covid-19.

Anggota DPRD Sijunjung mendesak bupati untuk menukar Zefnihan dari jabatan Sekdakab. Sayangnya, keinginan DPRD itu tak digubris Bupati Yuswir Arifin dengan alasan tak ada alasan ia untuk mengganti Sekda. Bahkan saling berbalas surat pun tak terelakan.

Hampir sebulan perseteruan itu terjadi tanpa ujung cintrung. Akhirnya pada Senin (18/5/2020) DPRD Sijunjung pun mengundang Bupati Yuswir Arifin di ruang rapat Bamus Gedung DPRD yang terletak di Jalinsum Kandangbaru Sijunjung.

Rapat perdana sejak perseteruan itu dipimpin Ketua DPRD Sijunjung, Bambang Surya Irawan didampingi Wakil Ketua DPRD Bakri dan Syofyan Hendri itu juga dihadiri para anggota DPRD.

Para wakil rakyat itu intinya mengajak Pemkab Sijunjung secara bersama memikirkan kemajuan Sijunjung.

Dihadapan Bupati Yuswir Arifin, Ketua Komisi III, Syasmi Ultriadi, menyebutkan antara bupati dan DPRD tak ada yang sempurna. “Untuk itu mari bersama-sama saling membangun Sijunjung”.

“Bukan soal pembenaran kita tidak akan bersiteru disini ini, dan ini bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan orang banyak,”ucap Ketua DPC Partai Perindo itu yang juga menyebutkan banyak warga yang tak dapat bantuan dampak Covid.

Salah seorang anggota DPRD Sijunjung dirapat tertutup itu justeru mengatakan, persoalan itu karena ada yang menggoreng. “Ini hanya soal goreng menggoreng dan seharusnya masalah ini kan tak harus sampai melebar,”ucapnya.

Menariknya lagi, salah seorang anggota dewan mengajak bupati untuk saling bergandengan tangan membangun Sijunjung.

Dihadapan para wakil rakyat itu, bupati tanpa didampingi “anak buah” nya pun menjelaskan duduk persoalan itu.

“Kenapa saya jawab tertulis karena surat DPRD juga tertulis. Pemkab bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif dan yudikatif. Surat yang saya buat itu penjelasan-penjelasan dan yang paling berat bagi saya soal Sekda yang tidak boleh rapat di DPRD. Kalau sekda diganti otomatis tak jalan kegiatan,”kata bupati.

“Bupati punya hak veto dan hak jawab, apalagi suratnya sudah teregistrasi. Persoalan hanya Miss Communication saja, kalau masalah Sekda kan tak harus pakai surat-surat. Saya yakin Sekda juga bukan orang sempurna dan ini saya lihat karena ada yang menggoreng saja,”papar Yuswir Arifin .

Usai menggelar rapat bersama Bupati Yuswir Arifin, pimpinan DPRD Sijunjung pun menyampaikan keterangan persnya pada wartawan. Ketua DPRD Bambang Surya Irawan menyerahkan pada Wakil Ketua Syofyan Hendri.

Menurut pimpinan DPRD itu, bupati berjanji akan mengevaluasi para pimpinan OPD termasuk Sekda. “Ya, bupati berjanji akan mengevaluasi kinerja pimpinan OPD dan termasuk penanganan Covid dan semua hanya masalah miss comunikasi aja,”ucap Syofyan Hendri dan Bakri.

“Tak ada sentimentil secara pribadi tapi sebagai Sekda dan bupati berjanji akan mengevaluasinya. Surat kami itulah yang sebenarnya untuk di evaluasi dan kami tak mengada-ada,”kata Syofyan Hendri dan Bakri.

Bupati Sijunjung yang ditanya wartawan menyebutkan tak ada masalah lagi dengan DPRD. ” Semua hanya masalah miss comunikasi aja,”kata bupati.

Ketua DPRD Sijunjung Bambang Surya Irawan, mengajak Pemkab Sijunjung untuk secara membangun Sijunjung. “Kami akan tetap melakukan pengawasan sesuai tugas dan pungsi kami,”tambah Bambang Surya Irawan.ius