Bupati dan DPRD Tanah Datar Setujui Tiga Ranperda Menjadi Perda

230

JURNALSUMBAR | Batusangkar – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama DPRD dengan Bupati Tanah Datar, Kamis (9/6/) di ruang sidang DPRD Tanah Datar di Pagaruyung.

Keputusan Ranperda itu, jelas ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt Bungsu adalah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar, serta Ranperda Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tanah Datar Tahun 2022.

Sedangkan laporan hasil pembicaraan tingkat pertama Pansus II DPRD Tanah Datar melalui Juru Bicara Asrul Jusan menyampaikan, Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 5 Juli 2021 telah dilakukan rapat antara Pansus II dan Tim Ranperda Pemerintah bersama kepala OPD dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi.

Pada rapat tentang SPBE,sebut Asrul, Delapan fraksi melalui juru bicara masing-masing menyatakan menerima dan menyetujui untuk dijadikan Perda, namun dalam pembahasan itu disepakati terjadi beberapa perubahan pada struktur dan isi materi muatan Ranperda.

Seterusnya laporan hasil pembicaraan tingkat pertama Pansus I DPRD Tanah Datar disampaikan Benny Afero mengatakan rumusan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar bersumber pada hasil rapat internal Pansus I DPRD dengan Tim Ranperda Tanah Datar.

Ranperda itu, imbuh Benny, berdasarkan hasil konsultasi Pansus I ke Pemerintah Pusat serta kunjungan kerja dari dan ke Kabupaten/kota lain baik dalam ataupun luar Provinsi Sumbar.

Setelah dilakukan pembahasan maka dilanjutkan rapat antara DPRD bersama tim Ranperda Pemda Tanah Datar pada 7 Oktober 2021, dimana delapan fraksi DPRD menerima dan menyetujui dijadikan Peraturan Daerah namun dengan beberapa perubahan-perubahan.

Badan Pembentukan Perda DPRD Tanah Datar melalui Juru Bicaranya Herman Sugiarto menyampaikan hasil pembahasan atas Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2022 telah dilaksanakan pada 18 Mei 2022 terhadap 2 judul Rencana Pembentukan Perda di luar Propemperda tahun 2022.

Hasil perumusan dan melihat kondisi daerah, Badan Pembentukan Perda Tanah Datar bersama Tim Propemperda menyepakati untuk memasukkan Ranperda Nagari ke dalam Propemperda 2022, ucap Herman sekaligus mengatakan
16 judul usulan rencana Properperda termasuk Ranperda Wajib untuk dijadikan Propemperda Tahun 2022.

Dalam kesempatan itu,Bupati Eka Putra menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD serta tim dari Pemerintah Daerah yang telah bekerja keras, bekerjasama saling sinergi sehingga disetujuinya Ranperda menjadi Perda.

Dikatakan Eka, persetujuan ditandai dengan penandatangan bersama, antara DPRD dengan Pemda. Dalam pendapat akhir juga tercermin semangat kebersamaan serta kearifan yang dilandasi totalitas pengabdian, sebagai wujud mengutamakan kepentingan dalam membangun.

Dengan kemitraan yang terjalin baik sehingga tercipta sinergi dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah dan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar Luhak Nan Tuo.

Sidang.yang dipimpin ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu juga didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra serta anggota DPRD yang dihadiri Bupati Eka Putra, Forkopimda, Sekda Iqbal Ramadi Payana, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan undangan lain – habede.