PGRI Desak DPRD Sijunjung Perjuangkan Nasib Guru Honorer
JURNAL SUMBAR | Sijunjung – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sijunjung, mendesak agar DPRD Sijunjung, menelusuri pengangkatan guru melalui Program Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lolos seleksi tahun 2018. Guru honorer yang masuk K2 ini telah mengabdi sejak 2005 lalu dan sebagian dari mereka telah keluar SK nya tahun 2013.
Demikian yang disampaikan Ketua PGRI Sijunjung, Syaiful Husein, saat mengawali hearing PGRI dengan Komisi I DPRD Sijunjung, dihadapan Ketua Komisi I, Sarikal, S.Sos, M.H, didampingi Wakilnya April Marsal, S.Pd, dan semua anggota Komisi I, Senin (27/7/2020) di ruang sidang Komisi I DPRD setempat.
Selain persoalan guru honor, PGRI dibawah kepemimpinan Syaiful Husein ini, juga meminta agar DPRD mendesak pengusulan pengangkatan Kepala SD dan Pengawas Sekolah yang sangat mendesak, lantaran banyaknya Sekolah terutama SD, Kepalanya Plt dan Pengawas masuki masa pensiun.
Seperti yang dipaparkan Ketua PGRI Sijunjung, Syaiful Husein, banyak persoalan yang dihadapi oleh guru dalam menjalankan tugas sehari hari. Mulai dari pengurusan administrasi kepegawaian sampai kepada kesejahteraan, terutama guru honorer. “Keberadaan guru honor ini sangat dibutuhkan dan mereka telah mengabdi puluhan tahun,” terang Syaiful.
Senada dengan Syaiful, Sekbid Organisasi, M.Yusuf, S.Pd, yang didampingi pengurus Cabang Koto VII, Ferry Helena, S.Pd dan Ketua Cabang IV Nagari, Miftahul, S.Pd, juga menyebutkan berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi oleh guru dalam bertugas. Selain pemenuhan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, kesejahteraan guru, seperti pemberian TPP dan tunjangan kepala sekilah agar dianggarkan kembali seperti tahun tahun sebelumnya.
Sementara Wakil Ketua PGRI Ishak, S.Pd, Ketua Cabang Sumpur Kudus, Aldril,S.Pd dan Ketua Cabang Kupitan, Hendra Fery, S.Pd, juga mengharapakan wakil rakyat melalui Komisi I, untuk mengusulkan agar adanya pengangkatan penjaga sekolah dan mengaktifkan kembali UPTD di Kecamatan. Hampir 100 persen sekolah tidak punya penjaga sekolah dan sejak dihapuskan UPTD, Kepala dan guru TK/SD, tidak ada lagi mengawasi dan melakukan pembinaan.
Ketua Cabang PGRI Tanjung Gadang, Sargaus, S.Pd, Ketua Cabang Kamang Baru, Desmarizal, S.Pd dan Ketau Cabang Lubuak Tarok, Dobel Novrizal, S.Pd, menambahkan pertemauan antara PGRI dengan Komisi I DPRD ini ada tindak lanjut dan jangan hanya sekedar menerima aspirasi saja.
“Apa yang disampaikan disini sudah merupakan apa yang dirasakan oleh semua guru di lapangan,” ujar Ketua ketua cabang itu.
Apa yang di sebutkan utusan PGRI yang terdiri dari Pengurus Kabupaten, seluruh Ketua Cabang, Ketua FK2i dan Ketau GTKHNK 35 plus, disambut baik oleh Komisi I. Baik Ketua Komisi, Sarikal dan wakil, April Marsal serta anggota Zalmiati, Hendra Nadi, Desriwan dan Delfirman dan akan mengkiordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan OPD terkait.
“Apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru melalui PGRI akan kami tindak lanjuti secepatnya,” timpal Zalmiati, Hendra Nadi dan Desriwan.rilis
